Sebanyak 11.014 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dipastikan tersisih dari daftar penerima bantuan sosial pada pembaruan tahap 2. Perubahan ini terjadi setelah pemerintah memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk menyaring ulang kelayakan penerima PKH dan BPNT.
Langkah verifikasi ini membuat status sejumlah keluarga berubah karena data mereka tidak lagi memenuhi kriteria bantuan. Sebagian di antaranya dinilai sudah tidak layak menerima bansos, sementara keluarga yang ekonominya membaik juga masuk kelompok yang keluar dari daftar penerima.
Pencairan tahap 2 mulai bergulir
Penyaluran Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT tahap 2 dipastikan mulai berjalan pada pekan kedua April. Dana bantuan tidak langsung masuk serentak untuk semua penerima, melainkan dicairkan bertahap hingga Juni.
Pola pencairan bertahap ini dilakukan agar proses penyaluran lebih tertib. Pemerintah juga tetap melakukan sinkronisasi rekening dan verifikasi data sebelum bantuan disalurkan ke keluarga penerima manfaat.
Dua jalur penyaluran disiapkan
Pemerintah menggunakan dua jalur penyaluran untuk memastikan bantuan tetap menjangkau penerima dengan kondisi administrasi yang berbeda. Penerima yang sudah memiliki rekening akan menerima dana melalui Bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
Sementara itu, PT Pos Indonesia digunakan untuk melayani penerima yang belum memiliki akses perbankan. Meski jalurnya berbeda, validitas data tetap menjadi syarat utama sebelum bantuan bisa masuk ke rekening atau diterima lewat kantor pos.
Nominal bantuan mengikuti jenis program
Besaran bantuan yang diterima tidak sama untuk setiap keluarga. Untuk BPNT, setiap penerima memperoleh sekitar Rp600.000 yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan selama tiga bulan.
Berbeda dengan BPNT, PKH disesuaikan dengan komponen yang ada di dalam keluarga penerima. Komponen tersebut mencakup ibu hamil, anak yang masih sekolah, lanjut usia, serta anggota keluarga dengan disabilitas.
Karena mengikuti komposisi keluarga, nilai bantuan PKH antarkeluarga bisa berbeda. Skema ini membuat bantuan lebih terarah pada kelompok yang masuk kategori prioritas dalam data penerima.
Pembaruan data memengaruhi status penerima
Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan data terus dilakukan agar penyaluran tepat sasaran. Dalam proses verifikasi terbaru, sebagian keluarga yang tercatat dalam data lama tidak lagi memenuhi syarat setelah pemeriksaan ulang dilakukan lebih detail.
Hasil pembaruan itu berdampak langsung pada daftar penerima. Pada tahap 2 tahun 2026, 11.014 KPM dihapus dari daftar bansos karena berbagai alasan, termasuk kesalahan inklusi dan status yang sudah dianggap tidak layak menerima bantuan.
Kondisi ekonomi yang membaik juga menjadi salah satu penyebab keluarga keluar dari daftar. Mereka yang masuk kelompok desil 5–10 pun tidak lagi memenuhi kriteria penerima, sehingga status bantuannya ikut berubah mengikuti hasil verifikasi terbaru.
Cek status bisa dilakukan lewat ponsel
Masyarakat kini dapat memeriksa status kepesertaan secara mandiri melalui ponsel. Cara ini memudahkan keluarga penerima manfaat untuk melihat apakah nama mereka masih tercantum sebagai penerima PKH atau BPNT tanpa perlu datang ke kantor layanan.
Sistem pengecekan menampilkan sejumlah informasi penting, seperti nama lengkap, status aktif bansos, jenis bantuan yang diterima, kelompok desil, dan periode pencairan dana yang sedang berlaku. Informasi tersebut membantu penerima memahami posisi mereka dalam data penyaluran terbaru.
Karena pembaruan dilakukan secara rutin, pengecekan mandiri menjadi penting untuk memantau perubahan status. Di tengah pencairan PKH dan BPNT tahap 2 yang mulai bergulir pada pekan kedua April, ketepatan data tetap menjadi penentu utama agar bantuan sampai kepada keluarga yang berhak.