Sebanyak 11.512 kegiatan sudah disiapkan pemerintah untuk mengarahkan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke tahap permanen. Rencana itu menjadi kerangka utama agar perbaikan tidak berhenti pada penanganan cepat, tetapi berlanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih terukur.
Fokus pemerintah kini memang bergeser dari kondisi darurat ke pemulihan yang lebih stabil. Sasaran utamanya adalah mengembalikan layanan dasar, konektivitas, dan aktivitas publik agar kehidupan warga bisa berjalan normal lagi.
Tahap pemulihan yang ditempuh dibagi menjadi tiga bagian besar. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menjelaskan urutannya dimulai dari tanggap darurat, berlanjut ke masa transisi, lalu masuk ke pemulihan permanen melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
Layanan dasar mulai kembali bergerak
Pada fase transisi, perhatian pemerintah diarahkan ke layanan yang paling cepat memengaruhi kehidupan warga. Layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, dan fasilitas kesehatan disebut sudah kembali berjalan.
Kembalinya layanan itu menjadi fondasi penting sebelum pekerjaan pemulihan yang lebih besar dilakukan. Dengan sistem dasar yang kembali aktif, aktivitas warga memiliki ruang untuk pulih secara bertahap.
Akses darat jadi penanda penting pemulihan
Perbaikan konektivitas juga menunjukkan kemajuan yang nyata di wilayah terdampak. Seluruh jalan nasional telah kembali terhubung, dan jembatan nasional pun sudah berfungsi lagi.
Sebagian jembatan memang masih menggunakan solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung. Namun, semua jalur itu tetap dipakai untuk menjaga mobilitas warga dan distribusi logistik.
Sekolah dan pengungsian ikut berangsur berubah
Dampak pemulihan juga terlihat di sektor pendidikan. Dari sekitar 4.922 sekolah yang terdampak, mayoritas sudah kembali melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan.
Masih ada sebagian kecil sekolah yang belajar di tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain. Kondisi itu terutama terjadi di wilayah yang membutuhkan relokasi.
Situasi pengungsian pun memperlihatkan pergeseran yang sama. Jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda terus menurun seiring membaiknya keadaan di lapangan.
Renduk menjadi acuan pemulihan jangka panjang
Untuk memastikan pemulihan tidak berjalan terpisah-pisah, pemerintah memakai Rencana Induk atau Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen ini disusun dari konsolidasi usulan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga, lalu diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
Tito menilai Renduk penting agar arah pemulihan tetap terukur. Dengan acuan itu, perpindahan dari tanggap darurat ke transisi, lalu ke rehab-rekon, bisa dijalankan lebih terstruktur antarinstansi.
Prioritas awal ada pada infrastruktur dasar dan hunian
Renduk pemulihan disusun untuk periode 2026–2028. Di dalamnya terdapat 11.512 kegiatan lintas sektor yang mencakup pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Pemerintah menempatkan infrastruktur dasar dan hunian tetap sebagai prioritas utama pada tahun pertama pelaksanaan. Langkah itu diambil supaya warga tidak terlalu lama bergantung pada hunian sementara setelah bencana.
Dengan arah tersebut, penanganan pascabencana tidak hanya mengejar perbaikan fisik. Pemerintah juga menyiapkan landasan agar akses dasar, pendidikan, mobilitas, dan tempat tinggal kembali menopang pemulihan sosial serta ekonomi secara lebih stabil.
Source: www.medcom.id