PTPN I menegaskan transformasi BUMN perkebunan tidak bisa lagi berjalan lambat. Di tengah persaingan global, perubahan iklim, dan tuntutan keberlanjutan, sektor ini harus bergerak lebih cepat agar tetap relevan sekaligus memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional.
Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras menyebut perubahan di industri perkebunan sudah berada di arah yang positif, tetapi tetap perlu dipacu dengan komitmen bersama. Ia menilai industri ini harus dikelola dengan manajemen yang modern, profesional, tangguh, dan berdaya saing global.
Perkebunan bukan sekadar urusan produksi
Rivai menegaskan bahwa industri perkebunan memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar mengurus kebun dan hasil panen. Sektor ini menjadi penyedia bahan baku bagi industri manufaktur dan menopang rantai ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja di berbagai daerah.
“Industri perkebunan adalah menu utama sebagai penyedia bahan baku industri manufaktur. Industri ini tidak akan mati selagi masih ada kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat semua lini dengan modernisasi dan profesionalitas agar perusahaan kita berkembang lebih progresif,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/7).
Ia juga menekankan bahwa percepatan transformasi tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar profit. Menurut dia, perubahan yang dikejar harus mampu memberi dampak sosial yang lebih luas, terutama lewat penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.
“Kita harus bertransformasi dengan cepat dan masif bukan hanya karena mengejar profit, tetapi menjaring efek sosial yang lebih luas. Kita tahu, perkebunan dan pertanian menyerap tenaga paling besar dalam rantai ekonomi,” katanya.
Tekanan bisnis bergerak makin cepat
Industri perkebunan saat ini menghadapi tekanan yang datang bersamaan dari banyak arah. Persaingan global, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, tuntutan Environmental, Social, and Governance (ESG), dan percepatan digitalisasi membuat pola pengelolaan perusahaan tidak lagi bisa sama seperti sebelumnya.
Karena itu, pengelolaan perkebunan dinilai tidak cukup hanya fokus pada produksi. Perusahaan juga harus mampu berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
| Pilar Transformasi | Fokus Utama |
|---|---|
| Good Corporate Governance (GCG) | Tata kelola transparan, akuntabel, dan profesional |
| Manajemen Risiko | Antisipasi ketidakpastian bisnis dan volatilitas harga |
| Digitalisasi | Efisiensi, kecepatan, akurasi, dan keputusan berbasis data |
| Optimalisasi Aset Negara | Nilai ekonomi lebih besar dan manfaat bagi masyarakat |
| Sinergi Kelembagaan | Kolaborasi lintas pihak untuk mendukung transformasi |
Lima pilar yang disiapkan PTPN I
Untuk mempercepat transformasi, PTPN I menetapkan lima pilar utama. Kelimanya mencakup penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance, manajemen risiko, digitalisasi, optimalisasi aset negara, dan penguatan sinergi kelembagaan.
Rivai menilai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Fondasi itu juga diperlukan agar perusahaan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, manajemen risiko menjadi penting untuk menghadapi ketidakpastian bisnis. Mulai dari volatilitas harga komoditas hingga dampak perubahan iklim, seluruh tantangan itu perlu dikelola secara terukur agar perusahaan tetap tumbuh.
“Perusahaan yang kuat bukan hanya mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola risiko secara terukur sehingga tetap tumbuh secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global,” tegasnya.
Digitalisasi diposisikan bukan sekadar sebagai penggunaan teknologi, melainkan perubahan budaya kerja. Smart farming dan integrasi sistem informasi disebut menjadi langkah penting untuk mendorong efisiensi, kecepatan, akurasi, dan keputusan berbasis data.
Selain itu, optimalisasi aset negara diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Manfaatnya diharapkan meluas lewat kemitraan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi di wilayah operasional.
Kolaborasi menjadi penentu keberhasilan
Rivai menegaskan transformasi tidak dapat dijalankan sendirian oleh satu pihak. Keberhasilan perubahan ini bergantung pada kolaborasi erat dengan pemerintah, regulator, dunia usaha, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Transformasi bukanlah pekerjaan satu orang atau satu institusi. Ini adalah gerakan bersama untuk membangun perusahaan agribisnis nasional,” tandasnya.
MediaIndonesia.com mencatat bahwa dorongan percepatan ini muncul di tengah kebutuhan industri perkebunan untuk naik kelas dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang semakin kompleks.