Rencana pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi hingga 2029 memicu perdebatan tentang prioritas pendidikan publik. Sorotan utama mengarah pada kemungkinan anggaran terserap untuk sekolah baru ketika banyak sekolah yang telah berdiri masih menghadapi masalah mendasar.
Indonesia disebut memiliki sekitar 288.000 sekolah dengan kebutuhan yang belum seluruhnya tertangani. Atap bocor, laboratorium yang tidak berfungsi, dan kondisi guru honorer menjadi gambaran persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dahulu.
Program tersebut ditargetkan mulai di 37 lokasi pada tahun ini. Namun, pembangunan sekolah dengan fasilitas khusus dikhawatirkan menciptakan kesenjangan baru antara sekolah yang memperoleh dukungan besar dan sekolah reguler.
Risiko pemisahan akses pendidikan
Sekolah dengan seleksi masuk, fasilitas premium, dan penjenamaan khusus berpotensi memberikan keuntungan lebih besar bagi siswa yang memiliki modal ekonomi serta akademik. Keluarga yang mampu membiayai persiapan seleksi dapat memiliki peluang lebih luas untuk mengakses sekolah yang dianggap unggulan.
Kompas.com mengulas risiko cream skimming, yakni kondisi ketika sekolah selektif menarik siswa dengan kemampuan akademik dan dukungan ekonomi yang lebih kuat. Sekolah non-selektif kemudian berisiko kehilangan siswa terbaik sekaligus menerima stigma sebagai pilihan kelas dua.
Masalahnya tidak berhenti pada persaingan antarsekolah. Ketika mutu terbaik terkonsentrasi pada sebagian kecil institusi, kesempatan anak dapat makin dipengaruhi oleh tempat tinggal dan kemampuan keluarga menghadapi proses seleksi.
Pelajaran dari sejumlah negara
Pengalaman Inggris, Chile, dan Singapura kerap digunakan untuk menunjukkan dampak seleksi ketat atau pemisahan jalur pendidikan sejak dini. Berbagai kebijakan di negara tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan mutu tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan.
| Negara | Kebijakan | Temuan atau perubahan |
|---|---|---|
| Inggris | Grammar schools | Sutton Trust mencatat siswa miskin yang masuk kurang dari 3 persen, sedangkan kelompok ini mencapai 18 persen populasi. |
| Chile | Voucher universal sejak 1981 | Penelitian Hsieh dan Urquiola pada 2006 tidak menemukan kenaikan performa agregat; reformasi 2015 melarang seleksi akademik dan co-payment. |
| Singapura | Streaming pendidikan | Jalur Express, Normal Academic, dan Normal Technical diganti mulai 2024 dengan Subject-Based Banding, sementara Gifted Education Programme dihentikan. |
Hanushek dan Woessmann juga meneliti data dari 26 negara dalam The Economic Journal pada 2006. Analisis tersebut menemukan bahwa seleksi dini meningkatkan ketimpangan pendidikan dan cenderung menurunkan rata-rata performa.
Temuan itu memperkuat pandangan bahwa mengumpulkan siswa terpilih dalam sekolah tertentu bukan jaminan mutu pendidikan nasional akan naik. Kualitas sistem dinilai lebih bergantung pada kemampuan negara memastikan dukungan tersedia luas bagi sekolah dan guru.
Amanat satu sistem pendidikan nasional
Perdebatan mengenai Sekolah Nasional Terintegrasi juga berkaitan dengan Pasal 31 UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, di samping menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan.
Kritik muncul karena model sekolah khusus dinilai dapat berjalan beriringan dengan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Kehadiran beberapa jalur dengan perlakuan berbeda dikhawatirkan memperkuat persepsi adanya tingkatan dalam layanan pendidikan negara.
Prinsip kesetaraan menuntut setiap anak diperlakukan setara di hadapan negara. Sementara prinsip keadilan pendidikan mengarah pada penyaluran sumber daya lebih besar kepada sekolah dan peserta didik yang paling membutuhkan dukungan.
Alternatif yang mengemuka ialah revitalisasi sekolah yang sudah ada, mulai dari perbaikan atap hingga penguatan laboratorium IPA. Peningkatan kesejahteraan guru honorer juga dinilai penting karena mutu pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh gedung baru.
Vietnam disebut sebagai contoh peningkatan capaian PISA melalui investasi yang lebih merata pada guru. Pendekatan tersebut menempatkan kualitas pengajaran sebagai fondasi agar standar mutu dapat dirasakan siswa di lebih banyak sekolah negeri.
Pilihan kebijakan pada akhirnya menentukan apakah fasilitas terbaik hanya hadir di sejumlah lokasi atau tersebar lebih luas. Anak petani di Gunungkidul dan anak pejabat di Menteng sama-sama membutuhkan akses pendidikan bermutu dengan peluang masa depan yang setara.
