Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau APGI 3T mendesak Badan Gizi Nasional memberi kepastian operasional bagi 645 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disebut sudah siap berjalan. Kepastian itu dinilai mendesak agar fasilitas yang telah selesai dibangun tidak terus menganggur.
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, menyebut seluruh unit tersebut telah melalui tahapan administratif dan teknis yang dipersyaratkan. Proses itu mencakup appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga penerimaan draft perjanjian kerja sama.
Investasi Mandiri di Wilayah Sulit
Herwil menjelaskan bahwa pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dilakukan oleh para investor berdasarkan pedoman serta petunjuk teknis yang diterbitkan BGN. Dana yang dipakai berasal dari modal pribadi dan pinjaman, bukan anggaran negara.
Menurut dia, langkah itu ditempuh karena masih banyak anak di daerah terpencil yang belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis. Pembangunan fasilitas kemudian dilakukan sebagai dukungan terhadap program pemerintah, bukan untuk tujuan komersial.
Ia juga menyoroti bahwa membangun fasilitas di daerah terpencil jauh lebih berat dibandingkan di wilayah perkotaan. Akses yang terbatas dan tingginya biaya logistik membuat proses pembangunan berjalan lebih sulit.
Nilai Investasi Diperkirakan Capai Rp 1 Triliun
APGI 3T mencatat 645 SPPG itu telah dinyatakan siap operasional setelah rangkaian pembangunan dan administrasi dituntaskan. Nilai investasi yang sudah direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Namun, hingga kini kepastian kapan fasilitas tersebut mulai beroperasi belum juga turun. Situasi ini membuat sejumlah pengelola harus tetap memikul kewajiban yang sudah terlanjur berjalan, termasuk komitmen kepada pekerja dan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan.
Herwil menilai kondisi itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kejelasan dari BGN diperlukan agar fasilitas yang sudah siap tidak berhenti pada tahap menunggu keputusan.
Desakan Agar Manfaat Program Segera Terasa
APGI 3T menilai keputusan operasional sangat penting agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar bisa dirasakan masyarakat di wilayah 3T. Tanpa kepastian itu, fasilitas yang sudah selesai dibangun berisiko tidak segera memberi dampak bagi anak-anak dan warga yang paling membutuhkan layanan gizi.
Asosiasi meminta BGN segera memberikan jawaban atas status operasional seluruh SPPG yang telah memenuhi syarat. Kejelasan tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan investasi yang sudah masuk tidak sia-sia dan tujuan layanan gizi di daerah tertinggal tetap berjalan.
