Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau Abpednas menyebut sejumlah langkah ketahanan pangan yang mereka jalankan di desa sudah lebih dulu diterapkan secara mandiri. Program itu mencakup bioflok, ayam petelur, hingga pembagian sumur bersih untuk kebutuhan warga.
Wakil Ketua Umum DPP Abpednas, Irfan Aghasar, menegaskan bahwa pengelolaan sumur bersih juga memakai sistem QR Code control melalui program Jaga Pangan. Ia menyebut inisiatif tersebut lahir dari kebutuhan desa untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus merespons dampak perubahan iklim yang makin dirasakan.
Program berbasis desa dinilai penting karena menyentuh kebutuhan dasar warga secara langsung dan bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam pandangan Abpednas, pendekatan seperti ini memberi ruang bagi desa untuk bergerak lebih cepat menghadapi tekanan iklim baru.
Kolaborasi dengan Kemendes dan World Bank
Irfan menyampaikan hal itu saat menghadiri sosialisasi kebijakan ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat desa yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama World Bank di Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang, Banten. Abpednas hadir dalam forum tersebut sebagai tamu undangan yang mewakili DPP organisasi.
Abpednas juga memberi apresiasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dinilai mampu menangkap persoalan mendasar dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Menurut Irfan, kebijakan yang disosialisasikan kementerian sejalan dengan upaya yang telah lebih dulu dijalankan oleh Abpednas.
Ia berharap kerja sama Abpednas dan Kemendes dapat diperkuat agar program ketahanan pangan lokal tidak berhenti pada sosialisasi. Kolaborasi yang lebih luas dinilai penting supaya pelaksanaannya benar-benar menjangkau desa-desa.
Dihadiri Sejumlah Pejabat dan Pemangku Kepentingan
Acara sosialisasi itu turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, perwakilan World Bank, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Banten Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, serta asosiasi desa dan para kepala desa se-Kabupaten Serang.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan desa menjadi isu yang mendapat perhatian luas. Fokusnya tidak hanya pada produksi pangan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat desa dalam merespons perubahan iklim dengan langkah yang praktis dan terukur.