Bantuan sosial tidak bersifat permanen, sehingga penerima lama tetap bisa kehilangan status meski sebelumnya pernah masuk daftar. Pemerintah terus memperbarui data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak jatuh kepada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik.
Perubahan status itu sering baru disadari ketika nama penerima tidak lagi muncul dalam daftar. Dalam proses penyesuaian, ada warga yang tetap dipertahankan, ada yang masuk sebagai penerima baru, dan ada pula yang dicoret karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat.
Penilaian ekonomi menjadi faktor utama
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik terus memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pembaruan ini dilakukan untuk menekan inclusion error, yaitu kondisi ketika bantuan justru diterima oleh warga yang tidak lagi masuk kelompok paling membutuhkan.
Salah satu alasan yang paling sering membuat bansos terhenti adalah meningkatnya kondisi ekonomi keluarga. Hasil pendataan lapangan dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penerima sudah naik ke kategori yang lebih mapan.
Verifikasi dan validasi di lapangan juga menjadi bagian penting dalam penentuan status. Pemerintah mencocokkan data kependudukan, alamat tinggal, dan kondisi riil ekonomi keluarga agar kelayakan penerima tetap sesuai.
Indikator finansial yang ikut memengaruhi
Sejumlah indikator keuangan dalam DTSEN turut digunakan untuk menilai kelayakan penerima. Aktivitas seperti kredit aktif, cicilan kendaraan, pembiayaan bank, koperasi, hingga penggunaan paylater dapat menjadi bahan evaluasi.
Kepemilikan aset juga diperiksa, termasuk rumah atau tanah bersertifikat, kendaraan dengan pajak aktif, dan tagihan listrik yang relatif tinggi. Data tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi masuk kategori rentan miskin.
Status pekerjaan turut dipertimbangkan dalam penyaluran bantuan. Penerima yang berstatus ASN, anggota TNI, Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD tidak diprioritaskan dalam program bantuan sosial.
Desil menentukan prioritas penerima
Pemerintah juga memakai sistem desil untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil 1 berada pada kategori sangat miskin, Desil 2 miskin, Desil 3 hampir miskin, dan Desil 4 rentan miskin.
Desil 5 berada di kelompok ekonomi pas-pasan, sedangkan Desil 6 hingga Desil 10 masuk kategori menengah ke atas sampai mampu. Warga yang bergeser ke kelompok desil atas memiliki peluang besar untuk tidak lagi masuk prioritas bantuan.
Selain itu, kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri kelas 1 atau 2, saldo tabungan tertentu, dan pola transaksi yang dinilai tidak sesuai profil juga dapat menjadi bahan penilaian. Status pada periode sebelumnya karena itu tidak otomatis menjamin bantuan akan terus diterima pada periode berikutnya.
| Desil | Kategori |
|---|---|
| 1 | Sangat miskin |
| 2 | Miskin |
| 3 | Hampir miskin |
| 4 | Rentan miskin |
| 5 | Ekonomi pas-pasan |
| 6-10 | Menengah ke atas sampai mampu |
Masalah administrasi juga dapat memutus bantuan
Tidak semua penghentian bansos disebabkan oleh perubahan ekonomi. Kendala administrasi kependudukan juga kerap membuat bantuan terhenti, mulai dari NIK yang belum selaras, perubahan komposisi kartu keluarga, alamat yang tidak ditemukan saat survei, hingga penerima yang telah meninggal dunia.
Karena itu, warga yang masih merasa layak perlu memastikan data kependudukannya tetap akurat. Pengecekan mandiri bisa dilakukan melalui situs atau aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan NIK KTP.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pembaruan data dapat diajukan melalui RT, RW, kelurahan, desa, atau dinas sosial setempat. Fitur Usulan di aplikasi resmi dan layanan pengaduan Kemensos juga dapat digunakan untuk melaporkan kekeliruan data.