Pemerintah menempatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai salah satu penopang baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika transformasi digital terus dipercepat, kontribusinya diperkirakan dapat menambah pertumbuhan ekonomi hingga 0,8% sampai 1%.
Proyeksi itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mengandalkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR senilai Rp 340 triliun dan reformasi tata kelola sumber daya alam agar mesin pertumbuhan berjalan lebih kuat dan lebih tertata.
KUR Disiapkan untuk Menggerakkan Sektor Produktif
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa plafon KUR yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 340 triliun. Dana itu diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan bagi sektor-sektor produktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Hotel Bidakara, Selasa (14/7/2026). Menurut dia, pembiayaan produktif tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga laju ekonomi di tengah kebutuhan penguatan basis usaha nasional.
AI, Data Center, dan Produktivitas UMKM
Ferry menjelaskan bahwa dorongan transformasi digital dan AI tidak hanya menyasar korporasi besar. Pengembangan data center dan peningkatan produktivitas, termasuk bagi pelaku UMKM, ikut menjadi faktor yang menopang proyeksi tambahan pertumbuhan ekonomi tersebut.
Dengan pendekatan itu, manfaat AI dipandang meluas dari efisiensi teknologi ke penguatan kapasitas usaha kecil dan menengah. Dalam konteks ini, digitalisasi diposisikan sebagai peluang untuk memperbesar basis pertumbuhan nasional sekaligus membuka ruang adaptasi yang lebih luas bagi pelaku usaha.
Reformasi SDA untuk Menekan Celah Kecurangan
Di sisi lain, pemerintah juga merevisi kebijakan mengenai definisi hasil ekspor SDA sebagai bagian dari restrukturisasi tata kelola niaga. Langkah ini ditujukan untuk memperkecil ruang kecurangan dalam perdagangan internasional dan memperkuat transparansi.
Ferry menyebut kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi praktik under-invoicing dan transfer pricing. Ia juga menilai penguatan aturan itu akan memastikan lebih banyak nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia serta memberi pengakuan positif dalam penilaian S&P.
Diplomasi Ekonomi Diperluas
Selain pembenahan di dalam negeri, pemerintah turut memperkuat diplomasi ekonomi melalui sejumlah kerja sama internasional. Jalur yang didorong mencakup OECD, BRICS, ASEAN, dan IPEF.
Ferry menekankan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor global. Dengan governance yang baik, Indonesia dinilai lebih mudah mengubah potensi transformasi digital dan ekonomi hijau menjadi sumber kemakmuran baru yang berkelanjutan.
| Fokus Kebijakan | Detail | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Kredit Usaha Rakyat | Plafon Rp 340 triliun | Mendukung pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan sektor produktif |
| Transformasi Digital dan AI | Pengembangan data center dan produktivitas UMKM | Tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8% hingga 1% |
| Reformasi SDA | Revisi definisi hasil ekspor SDA | Menekan under-invoicing, transfer pricing, dan memperkuat transparansi |
Pemerintah menilai kombinasi pembiayaan produktif, transformasi digital, dan pembenahan tata kelola SDA dapat menjaga momentum ekonomi. Di saat yang sama, arah kebijakan itu juga diharapkan membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing dan lebih siap menghadapi perubahan struktur ekonomi global.
