Sistem kecerdasan buatan milik Abil Sudarman menyoroti sederet pengadaan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dianggap tidak lazim. Dari pembacaan otomatis itu, belanja yang paling mencuri perhatian justru datang dari pos-pos dekoratif dan pemeliharaan fasilitas kantor yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Item yang paling disorot adalah sewa tanaman hias untuk lantai 7 gedung Komdigi, ruang Wakil Menteri, hingga rumah dinas Menteri. Nilainya disebut mencapai Rp1,17 miliar untuk durasi 12 bulan, angka yang membuat pengadaan tersebut terlihat jauh dari kebutuhan pokok layanan publik.
Abil menampilkan temuan itu lewat dashboard early warning system berbasis AI. Dalam unggahan tersebut, sistem diklaim mampu membaca pengadaan aneh dari level daerah sampai kementerian, lalu memberi penanda pada item yang dianggap tidak wajar atau tidak esensial.
Selain tanaman hias, AI juga menandai sewa taman indoor di lingkungan kementerian. Anggaran untuk pos ini tercatat sebesar Rp1,14 miliar per tahun, dan dinilai masuk kelompok belanja non-prioritas karena lebih berkaitan dengan estetika ruang kerja.
Sorotan serupa juga muncul pada pemeliharaan akuarium di lantai 7 gedung utama area kerja pimpinan. Biaya yang tercatat mencapai Rp153 juta, dan sistem menempatkannya sebagai pengeluaran yang tidak menunjang tugas pokok instansi.
Pengadaan lain yang ikut masuk daftar perhatian adalah pemeliharaan kolam ikan koi selama 12 bulan. Komdigi tercatat menganggarkan Rp126 juta untuk pos ini, sementara analisis AI menilai belanja tersebut lebih bersifat dekoratif dan berpotensi memunculkan pertanyaan publik soal kewajarannya.
Daftar temuan itu belum berhenti di sana. Sistem juga menyoroti sewa pengharum ruangan senilai Rp360 juta, yang dinilai terlalu besar untuk kebutuhan dasar perkantoran.
Seluruh item tersebut muncul dari pembacaan otomatis sistem AI yang ditampilkan Abil, bukan dari penilaian manual. Sistem itu kemudian memberi label pada pengadaan yang dianggap memiliki indikasi kuat sebagai belanja tidak patut bagi fungsi utama kementerian.
Dalam penjelasan yang menyertai unggahan itu, perhatian diarahkan pada pola belanja yang lebih dekat dengan kenyamanan dan tampilan ruang kerja daripada kebutuhan layanan inti. Karena itu, pengadaan-pengadaan tersebut ditempatkan sebagai item yang patut dipertanyakan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana teknologi AI bisa dipakai untuk membaca pola pengadaan pemerintah yang dinilai janggal. Pada Komdigi, perhatian publik kini tertuju pada belanja-belanja ornamental yang nilainya tinggi dan dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan utama kementerian.
