Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta masuk daftar penerima penghargaan pada ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 setelah dinilai sebagai Mitra Pengelolaan PNBP USO dengan Akuntabilitas Terbaik. Pengakuan ini menempatkan peran lembaga perbendaharaan dalam sorotan, terutama karena pengelolaan dana publik di sektor telekomunikasi menuntut transparansi yang kuat dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penghargaan tersebut menjadi penegasan bahwa tata kelola dana negara tidak hanya dinilai dari ketepatan administrasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perluasan layanan digital. Dalam konteks pemerataan akses internet, akuntabilitas menjadi faktor penting agar dana yang dihimpun dari industri dapat kembali dalam bentuk manfaat nyata, khususnya bagi wilayah yang masih tertinggal dalam konektivitas.
Fokus pada dana USO untuk layanan digital
Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dari Universal Service Obligation menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung program konektivitas digital yang dikelola BAKTI Komdigi. Skema ini dirancang untuk memperluas akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di berbagai daerah Indonesia.
Secara teknis, PNBP dari kontribusi USO dihimpun dari persentase pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi. Dana yang terkumpul kemudian diarahkan untuk membiayai proyek strategis yang menyasar daerah yang masih sulit dijangkau layanan digital.
Pemanfaatannya mencakup pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di area kosong sinyal dan penguatan jaringan tulang punggung. Selain itu, dana USO juga dipakai untuk mendukung program literasi digital bagi masyarakat di pelosok.
Penghargaan yang menyoroti akuntabilitas
Ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 digelar di Hotel Sultan, Jakarta, dan diinisiasi oleh detikcom bersama BAKTI Komdigi. Kegiatan ini memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai berperan dalam memperluas akses digital dan mendorong literasi teknologi nasional.
Dalam acara tersebut, Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar menekankan pentingnya kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk DJPb. Ia menyampaikan bahwa akuntabilitas harus menjadi perhatian utama agar pengelolaan dana benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan itu sejalan dengan karakter penghargaan yang diterima Kanwil DJPb DKI Jakarta. Pengakuan ini menunjukkan bahwa peran pengelolaan dana publik juga diukur dari dampaknya terhadap layanan yang diterima masyarakat, bukan hanya dari sisi pelaporan.
Ada 13 kategori penghargaan
Apresiasi Konektivitas Digital 2026 menghadirkan total 13 kategori penghargaan bagi berbagai pihak. Para penerima penghargaan berasal dari pemerintah daerah, lembaga layanan publik, hingga individu yang aktif mendorong pemanfaatan teknologi di wilayah 3T.
Kanwil DJPb DKI Jakarta menjadi salah satu penerima yang menonjol karena dinilai memiliki akuntabilitas terbaik dalam pengelolaan PNBP USO. Capaian ini sekaligus memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam mendukung ekosistem digital nasional melalui tata kelola yang baik.
Penyelenggara menempatkan penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam memperluas konektivitas digital. Di saat yang sama, pengakuan ini juga mengingatkan bahwa penyediaan akses internet belum cukup tanpa tata kelola dana yang bertanggung jawab.
Setiap rupiah yang dihimpun dari kontribusi industri diharapkan kembali dalam bentuk layanan yang jelas dan terukur. Dengan pengelolaan yang transparan, dana USO tetap menjadi salah satu penopang utama agar jaringan, akses, dan literasi digital di wilayah 3T dapat terus berkembang secara lebih merata.
