Pemerintah Inggris kini berada di bawah sorotan tajam setelah Keir Starmer membuka kemungkinan pelarangan sebagian aksi pro-Palestina. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa penggunaan frasa “globalise the Intifada” dapat berujung proses hukum.
Pernyataan itu langsung memanaskan perdebatan lama di Inggris soal batas antara kebebasan berekspresi, keamanan publik, dan kekhawatiran terhadap anti-Semitisme. Bagi sebagian pihak, langkah tersebut dianggap sebagai perlindungan yang perlu, tetapi bagi yang lain, ini menjadi tanda bahwa ruang untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina makin menyempit.
Starmer mengatakan bahwa pembahasan dengan kepolisian sudah berlangsung untuk menentukan langkah lanjutan. Ia menyebut ada kondisi tertentu ketika unjuk rasa bisa dilarang sepenuhnya, meski tetap menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berbicara dan demonstrasi damai.
Salah satu titik paling sensitif dalam pernyataannya adalah sikap terhadap slogan “globalise the Intifada”. Starmer menyebut frasa itu berada di luar batas dan menilai perlu ada tindakan yang lebih tegas terhadap penggunaannya.
Sebelumnya, ia juga pernah menyebut slogan itu sebagai bentuk “extreme racism” dan mengatakan para penggunanya “should be prosecuted”. Nada yang lebih keras itu sejalan dengan pernyataan Kepala Kepolisian Metropolitan, Sir Mark Rowley, yang mengatakan kepada BBC bahwa orang yang memakai frasa tersebut “likely to be arrested”.
Bagi para pendukung slogan itu, ungkapan tersebut dipahami sebagai ajakan untuk memperluas gerakan pro-Palestina menjadi kampanye global. Namun, para pengkritiknya melihat frasa itu sebagai pemicu kebencian dan kekerasan, sehingga layak dibatasi secara hukum.
Tekanan terhadap Starmer juga menguat setelah serangkaian insiden anti-Semitisme yang menimbulkan kekhawatiran baru. Salah satunya adalah penusukan dua pria di Golders Green, kawasan di London utara yang memiliki komunitas Yahudi besar.
Seorang warga negara Inggris berusia 45 tahun yang lahir di Somalia kemudian ditahan dalam proses pengadilan awal pada Jumat dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Insiden ini ikut mendorong pemerintah menaikkan tingkat siaga keamanan ke level “severe”, yang merupakan level kedua tertinggi.
Starmer sendiri telah mengunjungi lokasi serangan dan sebuah layanan ambulans sukarelawan Yahudi pada Kamis. Dalam kunjungan itu, ia dicemooh oleh sebagian warga setempat yang menilai pemerintah belum cukup melindungi mereka.
Di pertemuan tersebut, sejumlah warga juga menyampaikan kemarahan terhadap unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kota di Inggris. Situasi itu memperlihatkan betapa isu demonstrasi kini tidak lagi dibaca hanya sebagai ekspresi politik, tetapi juga sebagai persoalan keamanan dan ketertiban umum.
Pemerintah dan kepolisian Inggris memang sudah lama dikritik karena dianggap terlalu keras terhadap aktivisme pro-Palestina selama perang Israel di Gaza. Kritik itu kembali menguat setelah polisi menangkap lebih dari 500 orang dalam vigil massal di pusat London bulan lalu, ketika aksi itu digelar untuk memprotes larangan terhadap kelompok kampanye Palestine Action.
Seorang demonstran dalam vigil tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Inggris telah “descended into a non-democratic situation”. Ucapan itu menggambarkan kekhawatiran yang kini makin keras terdengar di tengah perdebatan tentang sejauh mana negara boleh membatasi aksi protes.
