Habiburokhman menilai penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan presiden atau Banpres tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan syariat Islam. Ia menegaskan kebijakan itu bisa dipahami sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberi manfaat kepada masyarakat luas, terutama pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.
Sorotan publik terhadap anggaran negara untuk kurban umat Islam memunculkan perdebatan di ruang publik. Namun bagi Ketua Komisi III DPR itu, isu tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai urusan ibadah, karena di dalamnya juga ada fungsi sosial negara yang menyentuh kepentingan warga.
Dari sisi hukum, Habiburokhman merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan itu menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia juga menunjuk Undang-Undang APBN Tahun 2026 yang membuka ruang anggaran bagi program bantuan kemasyarakatan presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dengan dasar itu, ia menilai pengadaan kurban lewat APBN tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak keluar dari jalur pengelolaan anggaran negara.
Pandangan syariah yang dijadikan pegangan
Habiburokhman turut mengutip pandangan Majelis Ulama Indonesia yang menyebut pembelian hewan kurban Presiden Prabowo dengan APBN tidak bertentangan dengan Islam. Ia merujuk pada pernyataan Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh, yang menilai penggunaan APBN tersebut sah secara syar’i karena ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
Baginya, penjelasan itu penting untuk menjawab anggapan bahwa kurban yang bersumber dari APBN otomatis melanggar prinsip syariah. Ia menilai selama tujuan kebijakan adalah kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat, maka skema tersebut tidak bermasalah dari sisi agama.
Disalurkan ke berbagai kelompok warga
Hewan kurban itu disebut disalurkan kepada masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok warga lain di berbagai daerah. Distribusi tersebut, menurut Habiburokhman, menunjukkan bahwa program Banpres tidak berhenti pada simbol kebijakan, melainkan hadir dalam bentuk manfaat yang bisa dirasakan langsung.
Ia juga melihat kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil dan peternak sapi lokal. Dalam pandangannya, kurban melalui APBN tidak hanya terkait ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi di daerah.
Dukungan terhadap pengadaan hewan kurban itu dinilai ikut menggerakkan sektor peternakan lokal. Karena itu, anggaran negara yang dipakai untuk program tersebut juga menyentuh pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasoknya.
Menanggapi kritik soal keberagaman
Di tengah keberagaman agama di Indonesia, Habiburokhman memahami ada pihak yang mempertanyakan mengapa anggaran negara dipakai untuk bantuan kurban umat Islam. Ia menilai pertanyaan itu perlu dilihat bersama dengan fakta bahwa pemerintah di bawah Prabowo Subianto juga memberi perhatian kepada umat beragama lain melalui berbagai bantuan dan kebijakan yang sudah berjalan.
Menurut dia, bantuan hewan kurban tidak bisa dipisahkan dari fungsi sosial negara. Karena itu, kebijakan tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan seluruh warga tanpa mengabaikan kelompok yang merayakan Iduladha.
Bagi Habiburokhman, ukuran utamanya ada pada manfaat publik yang dihasilkan, bukan pada perdebatan sempit soal simbol. Selama anggaran dikelola sesuai aturan dan ditujukan untuk kemaslahatan, ia menilai penggunaan APBN untuk kurban Prabowo tetap sah secara hukum dan syariah.