Pemerintahan Presiden Donald Trump mencabut perlindungan otomatis bagi spesies yang baru ditetapkan berstatus terancam di Amerika Serikat. Perubahan ini membuat larangan terhadap pembunuhan, penjebakan, dan gangguan tidak lagi langsung berlaku bagi spesies tersebut.
Setiap perlindungan kini harus ditetapkan secara terpisah melalui penilaian kasus per kasus oleh Fish and Wildlife Service. Artinya, spesies yang baru masuk kategori terancam dapat berada dalam masa tunggu sebelum memperoleh aturan perlindungan khusus.
Perubahan Besar dalam Penerapan ESA
Kebijakan yang diumumkan pada Jumat (17/7) itu mengubah penerapan Undang-Undang Spesies Terancam Punah atau ESA 1973. Sejak 1975, spesies berstatus terancam memperoleh perlindungan setara dengan spesies yang hampir punah.
Dalam sistem sebelumnya, status terancam langsung membawa sejumlah larangan hukum bagi pihak yang membunuh, menjebak, atau mengganggu satwa. Ketentuan tersebut kini tidak otomatis menyertai penetapan status baru.
| Aspek | Aturan Sebelumnya | Aturan Baru |
|---|---|---|
| Spesies terancam baru | Langsung mendapat perlindungan | Ditentukan per kasus |
| Larangan gangguan | Berlaku otomatis | Tidak langsung berlaku |
| Habitat kritis | Dampak ekonomi dapat dikesampingkan | Dampak ekonomi wajib dipertimbangkan |
Aturan baru tidak menghapus perlindungan bagi spesies yang telah lebih dulu menyandang status terancam. Namun, penetapan baru setelah kebijakan berlaku harus melewati proses tambahan untuk menentukan bentuk perlindungannya.
Manatee Florida dan kelinci kerdil atau pygmy rabbits termasuk satwa yang berpotensi terdampak langsung. Keduanya sedang dievaluasi untuk memperoleh status perlindungan.
Habitat Kritis Turut Berubah
Fish and Wildlife Service juga menerbitkan regulasi yang mewajibkan pertimbangan dampak ekonomi dalam penetapan habitat kritis. Wilayah ini merupakan area penting yang dibutuhkan spesies untuk bertahan hidup.
Penetapan habitat kritis dapat memengaruhi penggunaan lahan serta rencana pembangunan di wilayah terkait. Sebelumnya, lembaga tersebut memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengesampingkan kekhawatiran ekonomi demi keselamatan spesies.
Menteri Dalam Negeri Doug Burgum menyatakan perubahan itu diperlukan untuk memperkuat kemandirian energi Amerika Serikat dan memastikan tindakan federal sejalan dengan hukum. Dalam pernyataan resminya, ia mengatakan, “Sudah terlalu lama, UU Spesies Terancam Punah dipersenjatai untuk menghentikan hampir semua proyek baru di Amerika, yang meningkatkan biaya bagi keluarga dan melemahkan daya saing kita.”
Kritik dan Dukungan
Kelompok lingkungan menilai kebijakan tersebut dapat menambah tekanan terhadap satwa liar dan kawasan publik. Pengacara Earthjustice, Clay Samford, menyebut aturan baru itu buruk bagi satwa liar serta lahan publik.
Ia mencontohkan burung ‘I’iwi di Hawaii yang dapat terdampak oleh perubahan pendekatan terhadap habitat kritis. Menurut Samford, peternak sapi dapat memiliki peluang lebih besar untuk meminta pengecualian lahan dengan alasan ekonomi.
Di sisi lain, Property and Environment Research Center atau PERC mendukung kebijakan itu. Kelompok konservasi libertarian tersebut menilai penyamaan perlindungan antara spesies terancam dan hampir punah dapat mengurangi insentif pemulihan populasi.
Antrean Evaluasi dan Berkurangnya Tenaga Ahli
Perubahan prosedur muncul ketika Fish and Wildlife Service mengalami pengurangan personel. Data Center for Biological Diversity menunjukkan lembaga itu kehilangan sekitar 18 persen staf, termasuk 530 ahli biologi, pada bulan-bulan awal pemerintahan Trump periode kedua dibandingkan tahun terakhir pemerintahan Biden.
Mediaindonesia.com melaporkan lebih dari 500 spesies sedang menunggu evaluasi status perlindungan. Daftar tersebut mencakup tanaman Aztec Gilia dan kaktus Clover di New Mexico, yang kini menghadapi proses penilaian individual.
