Australia sedang menyiapkan langkah baru untuk membuat Meta, Google, dan TikTok ikut menanggung biaya yang menopang jurnalisme. Lewat draf kebijakan yang disebut News Bargaining Incentive, pemerintah ingin memastikan platform digital besar tetap memberi kontribusi finansial kepada ruang redaksi meski tidak ada kesepakatan langsung dengan penerbit berita.
Skema itu dirancang sebagai tekanan ekonomi agar perusahaan teknologi mau bernegosiasi dan membayar konten berita yang tampil atau dipakai di layanan mereka. Jika platform memilih tidak membuat kesepakatan dengan publisher, mereka akan dikenai pajak sebesar 2,25% dari pendapatan di Australia.
Dana untuk ruang redaksi
Pemerintah menegaskan bahwa beban itu bisa berkurang bila perusahaan teknologi mencapai kesepakatan pembayaran dengan penerbit. Dengan begitu, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pungutan, tetapi juga sebagai dorongan agar dana kembali mengalir ke sektor berita.
Communication Minister Anika Wells menjelaskan bahwa hasil dari kebijakan tersebut akan dibagikan kepada organisasi berita berdasarkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan. Dengan mekanisme ini, Canberra ingin menghubungkan nilai ekonomi platform digital dengan keberlangsungan kerja jurnalistik.
Pemerintah memperkirakan skema itu dapat menghasilkan antara 200 juta hingga 250 juta dolar Australia per tahun. Nilai tersebut disebut mendekati besaran dana yang pernah dibayarkan platform berita ketika News Media Bargaining Code berada di puncak penerapannya.
Langkah baru setelah aturan lama
Australia sebenarnya sudah lebih dulu mencoba menekan perusahaan teknologi agar mau membayar konten berita. Pada 2021, News Media Bargaining Code disahkan dan membuat platform digital terdorong meneken kesepakatan dengan penerbit berita.
Dalam praktiknya, platform cenderung memilih jalur kesepakatan komersial daripada masuk ke arbitrase yang bisa membuat hakim menentukan harga. Namun, belakangan beberapa platform disebut menghindari pembaruan kesepakatan dengan menghapus berita dari layanan mereka.
Perubahan perilaku itu membuat pemerintah mencari cara lain supaya aliran dana ke ruang redaksi tidak terputus. Dari sudut pandang Canberra, jurnalisme tetap memiliki nilai publik dan ekonomi yang layak mendapat pengakuan dari perusahaan digital besar.
Sikap tegas pemerintah
Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa pekerjaan jurnalis harus diberi nilai yang jelas. Ia juga menyatakan bahwa keuntungan dari konten kreatif tidak semestinya hanya dinikmati korporasi besar tanpa kompensasi yang layak bagi pembuatnya.
Albanese menambahkan bahwa investasi pada jurnalisme penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. Ia mengatakan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional Australia, bukan tekanan dari luar negeri.
Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa Canberra ingin menjaga keberlanjutan media di tengah perubahan besar industri berita. Pemerintah tampaknya memandang platform yang memanfaatkan arus informasi publik juga perlu ikut menanggung biaya produksi berita.
Penolakan dari perusahaan teknologi
Meta menolak usulan tersebut dan menyebut berita dibagikan secara sukarela oleh organisasi media karena mereka juga mendapat manfaat dari platform. Perusahaan itu menilai rencana ini pada dasarnya hanyalah pajak layanan digital dan tidak membentuk sektor berita yang berkelanjutan.
Google juga menyatakan keberatan. Dalam pernyataannya, Google mengatakan perusahaan itu sudah memiliki perjanjian komersial dengan industri berita dan menilai kebijakan baru ini mengabaikan perubahan pasar iklan serta hanya membebani sejumlah perusahaan tertentu.
TikTok belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Tiga platform itu sama-sama berbasis di Amerika Serikat, sehingga kebijakan Australia berpotensi kembali menarik perhatian lintas negara.
Potensi gesekan dengan Amerika Serikat
Rencana ini juga berpeluang memunculkan kembali ketegangan dengan Amerika Serikat. Kritik terhadap aturan News Media Bargaining Code sebelumnya pernah menyebut kebijakan itu lebih banyak membebani korporasi asal Amerika, dan usulan baru ini bisa memicu perdebatan serupa.
Meski demikian, pemerintah Australia tampak tetap melangkah dengan arah yang sama. Bagi Canberra, inti persoalannya masih berkisar pada bagaimana memastikan perusahaan teknologi besar ikut menopang ekosistem berita yang selama ini turut mereka manfaatkan.
Di tengah tekanan bisnis media dan dominasi platform digital, usulan pajak ini membuat isu pendanaan jurnalisme kembali menjadi ujian penting dalam hubungan Australia dengan raksasa teknologi dan industri media. Pemerintah kini berupaya menjaga agar ruang redaksi tetap memiliki sumber dukungan yang jelas saat platform digital terus menjadi bagian besar dari cara publik mengakses berita.