Pemerintah mulai menyiapkan penguatan kelembagaan untuk pengembangan Indonesia Financial Center di Bali. Salah satu langkah yang dibahas adalah pembentukan badan otoritas dan satuan tugas khusus agar arah pembangunan kawasan keuangan itu lebih jelas sejak awal.
Pembahasan itu muncul setelah CEO Danantara Rosan Roeslani bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta. Dari pertemuan tersebut, terlihat bahwa proyek pusat keuangan di Bali tidak hanya bicara soal lokasi, tetapi juga soal desain kelembagaan yang dianggap perlu dibentuk lebih dulu.
Fokus pada dasar hukum dan tata kelola
Rosan menjelaskan, pemerintah masih mengkaji landasan hukum yang paling tepat untuk membentuk otoritas khusus bagi Indonesia Financial Center. Kajian ini dinilai penting karena kawasan tersebut dirancang sebagai pusat keuangan dengan fungsi yang lebih spesifik, sehingga membutuhkan pengelolaan yang rapi dan mandat yang tegas.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan struktur pengelolaan tidak berjalan tanpa pegangan yang kuat. Karena itu, pembentukan otoritas dipandang sebagai langkah awal untuk memberi arah yang jelas pada pengembangan kawasan tersebut.
Satgas disiapkan untuk mempercepat koordinasi
Selain otoritas, satuan tugas khusus atau Satgas IFC juga disebut akan dibentuk secepatnya. Keberadaan satgas ini diharapkan menjadi mesin koordinasi agar proses perencanaan tidak tersendat oleh urusan administratif.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah ingin menata pekerjaan sejak tahap awal. Dengan begitu, pembahasan yang masih berlangsung bisa terus bergerak tanpa menunggu seluruh detail kelembagaan selesai sekaligus.
Regulasi KEK keuangan masih dimatangkan
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa regulasi untuk KEK Keuangan atau Indonesia Financial Center masih dalam tahap pematangan. Pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pendirian pusat keuangan tersebut, termasuk opsi yang berkaitan dengan family office.
Ia juga menegaskan bahwa kawasan ini tidak akan dikelola langsung oleh pemerintah. Meski begitu, Airlangga membuka peluang bagi BPI Danantara untuk menjadi pengelola kawasan pusat finansial itu, sehingga model kelembagaannya akan berbeda dari pengelolaan kawasan pada umumnya.
Bali disiapkan sebagai lokasi strategis
Penempatan Bali sebagai lokasi pengembangan memperlihatkan adanya pertimbangan strategis dalam rencana ini. Pemerintah tampak ingin menghadirkan pusat finansial dengan struktur kelembagaan yang berdiri sendiri, bukan sekadar perluasan dari pola pengelolaan biasa.
Rencana ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia Financial Center disiapkan sebagai bagian dari strategi besar sektor keuangan nasional. Karena itu, pembahasan saat ini masih berputar pada pembentukan pondasi, bukan langsung pada tahap operasional penuh.
Peran Danantara ikut menjadi perhatian
Keterlibatan Danantara memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menyiapkan model pengelolaan yang lebih terukur. Jika benar ditunjuk sebagai pengelola, Danantara akan berada dalam skema yang terpisah dari pola birokrasi biasa.
Pada tahap ini, pembentukan otoritas dan satgas menjadi penentu arah berikutnya bagi pengembangan KEK sektor keuangan di Bali. Selama kerangka aturan dan kelembagaan masih disusun, fokus pemerintah tetap berada pada penegasan mandat, koordinasi, dan model pengelolaan yang tepat untuk Indonesia Financial Center.