Serangan yang menyebar ke banyak titik di Mali memperlihatkan satu hal yang sulit dibantah: pemerintah militer di Bamako menghadapi ancaman yang tersebar luas dan masih sulit dikendalikan. Dalam satu rangkaian operasi, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin atau JNIM mengklaim bertanggung jawab atas serangan di sejumlah lokasi militer, termasuk di sekitar Bamako.
Di saat yang sama, kelompok itu juga menyebut telah merebut Kidal di utara bersama Front Pembebasan Azawad atau FLA. Fakta bahwa dua kelompok yang tidak selalu berjalan searah bisa bergerak serempak menegaskan bahwa tekanan terhadap negara itu bukan datang dari satu arah saja, melainkan dari beberapa kekuatan bersenjata dengan kepentingan yang berbeda.
Bamako dan titik-titik aman yang ikut terancam
Jangkauan serangan yang meluas membuat banyak pengamat melihat adanya celah besar dalam sistem keamanan Mali. Mathias Hounkpe dari International Foundation for Electoral Systems menilai, jika kelompok bersenjata mampu menjangkau hampir seluruh wilayah negara dalam satu hari, itu menunjukkan kelemahan serius.
Ia juga menyoroti bahwa serangan sempat mencapai Kati, wilayah tempat presiden dan sejumlah pejabat penting tinggal. “Itu adalah pusat kekuasaan,” kata Hounkpe kepada Al Jazeera, sambil menegaskan bahwa kemampuan pemerintah untuk melindungi wilayah inti negara tampak rapuh.
Kondisi ini makin berat karena Mali sudah lama hidup dalam instabilitas. Sejak merdeka dari Prancis pada 1960, negara itu berulang kali diguncang kudeta militer, krisis finansial, dan serangan kelompok bersenjata.
Sejak 2012, utara dan tengah Mali juga menjadi arena konflik separatis, pemberontakan, dan kekerasan yang menimbulkan banyak korban. Dalam situasi seperti itu, serangan terbaru hanya mempertegas bahwa ancaman terhadap Bamako tetap datang dari wilayah yang sangat luas.
Siapa JNIM dan FLA
JNIM dikenal sebagai salah satu kelompok bersenjata paling aktif di kawasan Sahel. Menurut pemantau konflik Armed Conflict Location & Event Data atau ACLED, kelompok ini dibentuk pada 2017 sebagai koalisi cabang Sahara al-Qaeda di Islamic Maghreb atau AQIM dan sejumlah kelompok bersenjata Mali, termasuk Ansar Dine, Al-Murabitun, dan Katiba Macina.
Dengan basis kuat di Mali, JNIM diperkirakan memiliki sekitar 10.000 pejuang. Kelompok itu dipimpin Iyad Ag Ghali, tokoh yang sebelumnya mendirikan Ansar Dine pada 2012 dan membawa ideologi al-Qaeda yang menolak pengaruh Barat serta mendorong penerapan aturan ketat di negara-negara Muslim.
Berbeda dengan JNIM, FLA baru lahir pada 2024 dari koalisi kelompok separatis di utara dan dipimpin Alghabass Ag Intalla. Kelompok ini berperang melawan pemerintah militer Mali dan pasukan Rusia di utara, sambil mendorong wilayah Azawad yang lebih independen atau otonom.
Kerja sama yang dibentuk oleh kepentingan sesaat
Meski tujuan kedua kelompok berbeda jauh, sejarah menunjukkan bahwa mereka bisa saling mendekat saat menghadapi musuh yang sama. JNIM mengejar pengaruh berdasarkan tafsir ketat hukum Islam, sedangkan FLA membawa agenda politik dan wilayah untuk masyarakat di utara Mali.
Pola serupa pernah terlihat pada 2012, ketika sejumlah pejuang Tuareg di bawah National Movement for the Liberation of Azawad atau MNLA beraliansi dengan kelompok terkait al-Qaeda untuk memberontak melawan pemerintah Mali dan dengan cepat menguasai utara. Aliansi itu kemudian pecah karena perbedaan ideologi.
Koordinasi kembali muncul ketika FLA dan JNIM bekerja sama dalam penyergapan konvoi militer di Tinzaouaten pada Juli 2024. Bulama Bukarti, analis yang fokus pada kelompok bersenjata di Afrika sub-Sahara, menilai keduanya tampak menanggalkan perbedaan untuk sementara.
Hounkpe juga memandang kerja sama itu lebih bersifat praktis daripada strategis jangka panjang. “Ini lebih merupakan cara pragmatis menghadapi tantangan yang mereka hadapi,” ujarnya, seraya menekankan bahwa selama pemerintah tetap menjadi lawan bersama, kerja sama semacam itu masih bisa bertahan sementara.
Mengapa aliansi ini sulit bertahan lama
Walau bisa efektif dalam situasi tertentu, hubungan JNIM dan FLA tetap rapuh. Hounkpe menilai FLA ingin tampil sebagai kekuatan “republik” yang memperjuangkan wilayahnya, bukan sebagai kelompok politik yang bergantung pada kekerasan.
Sebaliknya, JNIM menjadikan kekerasan sebagai alat utama untuk mencapai tujuan. Karena itu, aliansi keduanya bisa pecah jika target bersama berubah atau jika salah satu pihak merasa sudah cukup kuat menguasai wilayah tertentu.
Perebutan Kidal pun menjadi sangat penting karena wilayah itu memiliki nilai strategis dan simbolik, baik bagi FLA maupun bagi pemerintah Mali. Ulf Laessing dari Konrad Adenauer Foundation menilai situasi di utara masih sulit dibalik.
Ia menyebut pemerintah telah kehilangan Kidal, yang merupakan basis kuat Tuareg, dan kecil kemungkinan wilayah itu bisa direbut kembali dalam waktu dekat. Pandangan itu sejalan dengan gambaran umum bahwa kemampuan Bamako untuk memulihkan kontrol atas utara masih sangat terbatas.
Tekanan politik dan pilihan yang makin sempit
Pemerintah militer Mali berada di bawah Assimi Goita, yang berkuasa sejak kudeta 2020. Dalam menghadapi tekanan keamanan, terutama di utara, pemerintah masih bergantung pada bantuan pasukan Rusia.
Respons negara atas serangan terbaru dinilai belum cukup kuat untuk meyakinkan publik. Hounkpe mengatakan pemerintah perlu menjaga kepercayaan warga karena rezim di kawasan Sahel bertahan terutama jika mendapat dukungan masyarakat.
Ia juga menilai pemerintah harus lebih terbuka soal bagaimana serangan pada Sabtu bisa terjadi. Jika pemerintah segera berbicara kepada publik, pesan yang disampaikan harus menekankan persatuan dan jaminan keamanan.
Di sisi lain, Bamako juga perlu meninjau posisinya di Uni Afrika, hubungannya dengan negara-negara Afrika lain, dan strategi terhadap mitra luar seperti Rusia. Uni Afrika, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Biro Urusan Afrika Amerika Serikat telah mengecam serangan itu.
Rusia tetap jadi faktor penting
Peran Rusia masih menjadi bagian penting dalam membaca arah konflik di Mali. Pasukan Eropa, terutama dari Prancis, sebelumnya membantu melawan pemberontakan selama lebih dari satu dekade, tetapi mereka menarik diri pada 2023 setelah hubungan dengan pemerintah militer memburuk.
Pada Desember 2021, Goita mengundang tentara bayaran Rusia setelah meminta pasukan Prancis meninggalkan negara itu. Pada Juni tahun lalu, Wagner mengatakan akan mundur dari Mali setelah lebih dari tiga setengah tahun di lapangan, tetapi kepergian Wagner tidak berarti seluruh pejuang Rusia ikut pergi.
Para pejuang Rusia tetap berada di Mali di bawah bendera Africa Corps, kelompok paramiliter lain yang didukung Kremlin. Laessing mengatakan warga Mali cenderung menerima kehadiran Rusia, tetapi Moscow juga tampak berhitung agar tidak kembali mengalami kekalahan.
Ia menambahkan bahwa Mali memang sempat berbicara dengan negara seperti Amerika Serikat untuk bantuan kontra-terorisme, tetapi bukan pengerahan pasukan darat. Dengan pasukan Eropa sudah pergi dan negara-negara AES juga sibuk menghadapi kelompok ekstremis bersenjata, ruang bantuan eksternal bagi Mali terlihat semakin terbatas.