Pemerintah Indonesia menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Skema baru ini diproyeksikan membuat bantuan lebih tepat sasaran sekaligus menekan pemborosan anggaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut arah kebijakan itu dibahas setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut dia, langkah tersebut akan dijalankan melalui government technology atau govtech yang terhubung dengan digitalisasi sistem pemerintahan.
Subsidi Dialihkan Langsung Ke Penerima
Dalam skema yang disiapkan, subsidi ke depan tidak lagi diarahkan ke barang. Pemerintah berencana menyalurkannya langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk dana tunai.
Luhut menilai perubahan ini akan membuat penyaluran bansos dan direct cash transfer menjadi lebih tertarget. Ia juga menekankan bahwa sistem baru berpeluang menghemat anggaran dalam jumlah besar karena pola penyaluran lama tidak lagi digunakan.
Digital Single ID Jadi Fondasi
Untuk menopang sistem itu, pemerintah disebut akan segera memiliki digital single ID. Identitas digital tunggal tersebut dipandang penting agar bantuan negara dapat disalurkan dengan lebih presisi.
Integrasi data tunggal digital ini diharapkan menjadi dasar yang rapi untuk memetakan penerima bantuan secara menyeluruh. Dengan begitu, sinkronisasi antarprogram bantuan juga bisa berjalan lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo.
AI Dipakai Mengelompokkan Penerima Bantuan
Pemerintah juga akan memakai AI untuk mengelompokkan penerima bantuan. Pengelompokan itu ditujukan agar seluruh bantuan yang diterima masyarakat bisa lebih terukur dan masuk ke dalam sistem digital yang sama.
Luhut menyebut rata-rata bantuan yang terkumpul dari berbagai skema cash transfer dapat mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Angka itu nantinya akan dikelompokkan dengan AI supaya penyalurannya lebih sesuai dengan kebutuhan penerima.
Rencana ini menunjukkan dorongan pemerintah untuk memindahkan tata kelola bansos ke sistem yang lebih berbasis data. Dengan model tersebut, proses penyaluran diharapkan tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat menjangkau masyarakat yang berhak.
Bagian Dari Digitalisasi Layanan Publik
Penerapan AI dalam penyaluran bansos menjadi bagian dari agenda digitalisasi layanan publik yang lebih luas. Luhut menempatkan govtech sebagai instrumen agar seluruh program bantuan dari negara berjalan lebih efisien.
Jika sistem ini berjalan sesuai rencana, pemerintah akan memiliki basis data yang lebih rapi untuk memetakan penerima bantuan secara menyeluruh. Bagi masyarakat, bantuan juga diharapkan lebih sederhana karena penyalurannya tidak lagi bergantung pada skema berbasis komoditas yang selama ini masih digunakan.