Penyaluran PKH dan BPNT pada triwulan II didorong agar berjalan lebih cepat setelah Kementerian Sosial mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pembaruan ini dipakai sebagai dasar agar bantuan untuk periode April hingga Juni semakin tepat sasaran dan tidak lagi tertahan oleh data yang belum sesuai kondisi lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai perubahan situasi sosial ekonomi warga harus segera tercermin dalam basis data pemerintah. Karena itu, pembaruan DTSEN tidak hanya dikerjakan di tingkat nasional, tetapi juga disesuaikan hingga regional, kabupaten, dan kota melalui pembagian desil yang lebih rinci.
Data yang mutakhir jadi penentu penyaluran
Kemensos menempatkan kualitas data sebagai fondasi utama dalam penyaluran bansos reguler. Dengan data yang lebih baru, pemerintah pusat dan daerah dapat menyesuaikan daftar penerima bantuan mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
Langkah ini juga diarahkan untuk menekan kesalahan sasaran yang masih kerap muncul dalam penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, validasi menjadi bagian penting sebelum PKH dan BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pembagian desil. Menurut dia, koordinasi yang lebih baik akan membuat berbagai bantuan pemerintah berjalan lebih presisi dan tidak melenceng dari sasaran.
Kerja sama dengan BPS ikut dipererat
Di saat yang sama, Kemensos terus mengonsolidasikan data bersama Badan Pusat Statistik untuk memperkuat validitas basis data. Kolaborasi ini dibutuhkan karena pemerintah memerlukan data kemiskinan yang lebih konkret dan dapat dipakai lintas program.
Percepatan juga terlihat dari alur pengiriman data dari BPS ke Kemensos. Jika sebelumnya data biasanya diterima pada tanggal 20, kini penyerahan dapat dilakukan pada tanggal 10 agar penyaluran bisa dimulai lebih awal pada setiap awal triwulan.
“Itu saya berterima kasih, karena dengan begitu penyaluran bisa kita lakukan lebih cepat,” kata Gus Ipul.
DTSEN Volume 2 ditujukan menekan error
Pemerintah menargetkan pembaruan DTSEN Volume 2 mampu menurunkan tingkat kesalahan data. Validasi yang lebih kuat dipakai sebagai acuan dalam menetapkan daftar penerima manfaat PKH dan BPNT.
Gus Ipul menyebut DTSEN terus diperkuat lewat langkah nyata agar tingkat error semakin kecil. Perkembangan itu dipandang sebagai sinyal positif bagi pembenahan tata kelola bantuan sosial.
Perbaikan data juga diharapkan membuat acuan yang dipakai pemerintah pusat dan daerah semakin seragam. Dengan begitu, penetapan penerima bantuan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Besaran bantuan yang disalurkan
Pada tahap kedua PKH, besaran bantuan dibedakan berdasarkan komponen keluarga penerima. Ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap, sedangkan lansia dan penyandang disabilitas berat memperoleh Rp600.000 per tahap.
Untuk komponen pendidikan, bantuan PKH diberikan sebesar Rp225.000 bagi anak SD atau sederajat, Rp375.000 untuk anak SMP atau sederajat, dan Rp500.000 untuk anak SMA atau sederajat. Skema ini mengikuti kategori penerima yang tercatat dalam data yang telah divalidasi.
Sementara itu, BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik dengan total Rp600.000 untuk akumulasi tiga bulan. Bantuan ini menjadi bagian dari bansos reguler yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sesuai hasil pemutakhiran data.
Penyaluran tetap menjangkau wilayah rentan
Distribusi bansos tetap dilakukan melalui Bank Himbara secara non-tunai. Untuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil, PT Pos Indonesia juga digunakan agar penerima yang tidak terlayani lewat mekanisme perbankan tetap memperoleh haknya.
Masyarakat dapat memantau status kepesertaan melalui laman resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos dengan identitas resmi. Dengan pemutakhiran DTSEN yang dipercepat, daftar penerima diharapkan semakin sesuai dengan kondisi faktual sehingga penyaluran PKH dan BPNT pada periode April hingga Juni bisa berlangsung lebih cepat dan lebih presisi.
