Rencana pembatasan kadar tar dan nikotin pada rokok memunculkan penolakan dari kalangan buruh industri hasil tembakau. Bagi mereka, aturan itu bukan hanya menyentuh komposisi produk, tetapi juga menyentuh nasib jutaan pekerja yang bergantung pada rantai usaha tembakau.
Kekhawatiran itu muncul karena usulan yang sedang dibahas disebut membatasi tar maksimal 10 miligram dan nikotin 1 miligram per batang rokok. Di mata buruh dan pelaku industri, angka tersebut dinilai tidak selaras dengan karakter tembakau lokal maupun struktur industri kretek nasional yang selama ini berbeda dari produk tembakau lain.
Dampak yang dikhawatirkan merembet ke banyak lapisan
Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Hendry Wardana menilai kebijakan yang tidak realistis dapat memaksa perubahan besar dalam proses produksi. Ia menekankan bahwa dampaknya tidak berhenti di pabrik, karena tekanan juga akan menjalar ke petani tembakau di wilayah hulu.
Menurut Hendry, penurunan kadar nikotin berpotensi menuntut proses tambahan atau pemilihan jenis tembakau tertentu. Kondisi itu dikhawatirkan membuat harga beli bahan baku di tingkat petani ikut tertekan dan menambah beban ekonomi di lapisan paling awal rantai produksi.
Bagi serikat buruh, perubahan formulasi rokok bukan persoalan sederhana. Jika industri harus menyesuaikan bahan baku dan proses produksi, beban itu dapat menyebar ke pemasok hingga petani yang selama ini berada di awal rantai usaha.
Sektor padat karya yang masih besar
Penolakan terhadap pembatasan kadar nikotin dan tar juga tidak lepas dari besarnya peran industri hasil tembakau dalam perekonomian. Pada 2023, Setoran Cukai Hasil Tembakau disebut mencapai lebih dari Rp 213 triliun.
Di sisi lain, sekitar 6 juta orang masih menggantungkan nafkah dari sektor ini. Jumlah itu mencakup petani cengkih, pekerja pabrik, hingga pengecer mikro yang terhubung langsung dengan ekosistem tembakau.
Karena itu, serikat buruh meminta pemerintah menempatkan perlindungan sektor padat karya sebagai prioritas saat merumuskan aturan baru. Mereka menilai keputusan soal kadar nikotin dan tar tidak bisa dilepaskan dari dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.
Kretek dan tembakau lokal dianggap punya karakter berbeda
Pelaku industri menilai batas seragam untuk tar dan nikotin berisiko mengabaikan kekhasan tembakau lokal. Mereka juga memandang struktur industri kretek nasional memiliki karakter yang berbeda dari produk tembakau lain.
Perbedaan itu menjadi salah satu alasan mengapa angka batas yang diusulkan dinilai terlalu jauh dari kondisi nyata di lapangan. Dalam pandangan buruh dan pelaku usaha, penerapan aturan tersebut dapat mengganggu ekosistem usaha yang selama ini menopang banyak keluarga pekerja.
Hendry juga menekankan pentingnya dialog agar kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan jutaan orang di dalam rantai produksi. Ia menilai pembahasan regulasi perlu mempertimbangkan dampak terhadap buruh, petani, dan pelaku usaha kecil secara bersamaan.
Usulan kebijakan yang memicu perdebatan
Usulan pembatasan kadar tar dan nikotin disebut datang dari Tim Kajian Kemenko PMK. Namun, bagi kalangan industri hasil tembakau dan serikat buruh, usulan itu dianggap terlalu jauh dari situasi yang mereka hadapi sehari-hari.
Perdebatan ini memperlihatkan ketegangan lama antara dorongan pembatasan produk tembakau dan upaya menjaga lapangan kerja. Selama sektor ini masih menyumbang cukai besar dan menopang jutaan pekerja, setiap perubahan aturan akan tetap dipandang sangat sensitif oleh buruh, petani, dan pelaku usaha kecil.
