Kenaikan harga BBM non-subsidi memicu kewaspadaan di Jawa Tengah karena biaya distribusi berpotensi ikut menekan harga pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan stabilitas bahan pokok menjadi fokus utama agar masyarakat tidak langsung merasakan gejolak biaya logistik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemantauan lapangan sudah disiapkan meski harga kebutuhan pokok hingga kini masih terpantau stabil. Koordinasi dilakukan bersama Bank Indonesia, BUMD, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memperkuat pengawasan harga di daerah.
TPID Diminta Bergerak Lebih Awal
Tim Pengendalian Inflasi Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga digerakkan untuk memantau harga secara ketat. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu gejolak membesar, melainkan membaca potensi perubahan sejak awal.
Menurut Luthfi, bila terjadi kenaikan harga bahan pokok penting, BUMD harus turun mengambil alih. Langkah itu ditujukan agar ketersediaan barang tetap terjaga dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Kekhawatiran utama pemerintah daerah datang dari kemungkinan kenaikan ongkos distribusi setelah BBM non-subsidi naik. Kondisi tersebut dinilai bisa merembet ke harga pangan meski pergerakan di lapangan saat ini belum menunjukkan lonjakan.
Tekanan Harga Tidak Selalu Tercermin di Angka Inflasi
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai gejolak harga pangan tidak cukup dibaca dari angka inflasi saja. Ia menyebut data makro bisa tampak terkendali, tetapi beban nyata di masyarakat bisa jauh lebih berat.
Wisnu menjelaskan bahwa pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Saat pengeluaran rumah tangga banyak terserap untuk makan, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menekan daya beli riil dan menambah beban psikologis.
Ia menilai pemerintah daerah perlu merespons tekanan harga secara taktis, bukan hanya reaktif. Operasi pasar, fasilitasi distribusi antardaerah, dan kerja sama langsung dengan sentra produksi disebut menjadi langkah darurat yang realistis.
Wisnu juga mendorong daerah agar tidak terlalu bergantung pada satu wilayah produksi. Sejumlah daerah disebut sudah menunjukkan praktik baik melalui pemendekan rantai pasok dan penguatan produksi hortikultura lokal.
OJK Waspadai Efek Lanjutan ke Sektor Keuangan
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta memproyeksikan kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah akan berdampak pada tingkat non-performing loan di industri jasa keuangan. OJK sudah meminta industri keuangan melakukan uji ketahanan sebagai langkah antisipasi.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Hidayat Prabowo, mengatakan industri perbankan mulai mengambil langkah waspada, terutama yang memiliki eksposur terhadap valuta asing. OJK juga tengah mengkaji kemungkinan kebijakan relaksasi seperti yang pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19.
Hidayat menyebut pihaknya terus mencermati kemampuan industri jasa keuangan untuk beradaptasi. Di tengah tekanan biaya dan potensi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, pengawasan dini diarahkan agar dampaknya tidak melebar ke sektor lain.