Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan jalur sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam SPMB Jabar 2026. Kebijakan ini muncul di tengah polemik daya tampung sekolah negeri yang dinilai belum mampu menampung seluruh calon murid.
Ia menegaskan, kekecewaan orangtua atas proses seleksi bukan semata-mata kesalahan mereka. Menurut Dedi, keterbatasan penyelenggara negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang memadai menjadi akar persoalan yang lebih besar.
Seleksi tetap berjalan di tengah keterbatasan kursi
Dedi menyebut calon murid tetap harus bersaing untuk masuk sekolah negeri karena kapasitas yang tersedia memang tidak mencukupi. Ia juga menyoroti munculnya keberatan dari orangtua yang kecewa karena anak mereka harus berhadapan dengan pendaftar lain dalam seleksi yang berjalan.
Situasi itu ikut memicu keluhan dari sejumlah orangtua dan wali murid yang menilai sistem pendaftaran membuat anak mereka tidak terpetakan di sekolah negeri. Dedi menanggapi keresahan tersebut melalui unggahan di akun TikTok pribadinya.
Dalam penjelasannya, Dedi bahkan menyatakan bahwa kemarahan orangtua tidak pantas diarahkan kepada mereka. Ia menilai pemerintah belum mampu menyiapkan sekolah negeri dan guru negeri untuk seluruh rakyat.
Usulan kembali ke NEM mendapat dukungan
Di tengah perdebatan soal seleksi, Dedi juga merespons usulan agar penerimaan murid kembali memakai Nilai EBTANAS Murni atau NEM. Ia mengaku sepakat dengan gagasan tersebut.
Namun, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa menerapkannya secara sepihak. Ketentuan kelulusan dan masuk sekolah negeri, menurut Dedi, sudah diatur oleh Kementerian Dasar dan Menengah.
Karena itu, arah kebijakan penerimaan murid di Jawa Barat tetap mengikuti kerangka aturan yang lebih luas. Di sisi lain, opsi sekolah swasta gratis disiapkan sebagai solusi bagi siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri.