Kenaikan harga minyak mentah dunia tidak selalu berakhir pada lonjakan harga BBM yang sama di SPBU. International Energy Agency atau IEA menilai dampak di tingkat konsumen sangat bergantung pada pajak, subsidi, struktur pasar domestik, dan kebijakan pemerintah di masing-masing negara.
Dalam analisis berjudul From Hormuz to the Pump: Why Oil Price Shocks Hit Consumers Differently, IEA menunjukkan bahwa gejolak energi global bisa diteruskan secara sangat berbeda. Perbedaan itu terlihat jelas setelah pecahnya perang di Timur Tengah pada 28 Februari 2026, ketika pasokan dari kawasan Selat Hormuz terganggu dan harga minyak dunia sempat melonjak tajam.
Selat Hormuz Memicu Guncangan Besar
Selat Hormuz selama ini menjadi jalur sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia melalui laut. Ketika pasokan dari kawasan itu terganggu, ditambah serangan terhadap infrastruktur energi, tekanan pada pasar global langsung membesar.
Harga minyak mentah bahkan sempat mendekati 150 dollar AS per barrel sebelum kembali turun. Namun, levelnya masih berada di atas harga sebelum konflik, sekitar 70 dollar AS per barrel, sehingga dampaknya tetap terasa di pasar produk olahan.
IEA mencatat harga bensin, solar, dan avtur ikut naik pada Maret 2026. Kenaikannya bahkan lebih besar dari minyak mentah karena margin pengolahan atau crack spread ikut melebar.
BBM Tidak Selalu Turun Saat Minyak Mentah Turun
Meski harga minyak mentah kemudian mereda setelah muncul optimisme atas kesepakatan sementara pada pertengahan Juni 2026, harga BBM tidak turun secepat itu. Harga bensin dan diesel masih bertahan sekitar 30 persen lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum perang.
Dampak paling besar terjadi pada diesel dan avtur karena pasokan minyak mentah berat dari Timur Tengah berkurang. Kondisi ini membuat hubungan antara harga minyak dunia dan harga yang dibayar konsumen tidak selalu bergerak searah.
Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Ambil Jalan Berbeda
IEA menilai hubungan antara harga bahan bakar internasional dan harga eceran biasanya lebih kuat di negara maju. Sebaliknya, banyak negara berkembang memiliki subsidi atau pengendalian harga yang membuat guncangan global tidak langsung sampai ke masyarakat.
Tiga wilayah yang disorot IEA menunjukkan perbedaan paling jelas: Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Masing-masing merespons lonjakan harga energi dengan pendekatan yang berbeda, seperti terlihat pada ringkasan berikut.
| Wilayah/Negara | Pendekatan Utama | Dampak yang Disorot IEA |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Harga BBM mengikuti pasar dengan cepat | Korelasi grosir dan SPBU sekitar 97 persen pada Januari 2015–Februari 2026 |
| Jepang | Pengendalian harga dan subsidi | Harga bensin stabil di 169,5 yen per liter sepanjang Mei |
| Eropa | Penurunan tarif cukai | Korelasi sekitar 90 persen, tetapi pengurangan pajak dinilai terbatas |
Amerika Serikat Paling Cepat Meneruskan Harga Pasar
Di Amerika Serikat, perubahan harga internasional diteruskan ke harga BBM domestik lebih cepat dibandingkan negara maju lain. IEA menyebut cukai BBM di AS jauh lebih rendah daripada negara-negara OECD lainnya.
Selama Januari 2015 hingga Februari 2026, korelasi mingguan antara harga grosir dan harga di SPBU mencapai sekitar 97 persen, baik untuk bensin maupun diesel. Karena pemerintah AS tidak menerapkan intervensi darurat, harga eceran ikut naik lebih besar.
Hingga pertengahan Mei 2026, harga bensin dan diesel di SPBU AS tercatat naik sekitar 50 persen dibandingkan sebelum perang. Angka itu menunjukkan seberapa cepat sinyal harga minyak bergerak ke konsumen di pasar Amerika Serikat.
Jepang Menahan Kenaikan Lewat Subsidi
Berbeda dengan AS, Jepang menahan dampak lonjakan energi melalui sistem pengendalian harga dan dukungan besar kepada pemasok minyak. IEA mencatat hubungan antara harga domestik dan harga internasional di Jepang menjadi lebih lemah karena kebijakan tersebut.
Selama periode 2015–2026, korelasi harga BBM Jepang dengan pasar internasional rata-rata mencapai 83 persen untuk bensin dan 80 persen untuk diesel. Namun, hubungan itu melemah setelah pemerintah Jepang menyetujui paket dukungan senilai 800 miliar yen atau sekitar 5 miliar dollar AS bagi pemasok minyak pada Maret 2026.
Kebijakan itu membuat harga bensin di Jepang tetap stabil di kisaran 169,5 yen per liter sepanjang Mei. IEA juga mencatat bahwa walaupun harga bensin global dalam denominasi dollar AS pada Mei hampir sama seperti setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, pelemahan yen membuat harga internasional dalam mata uang Jepang sekitar 30 persen lebih tinggi.
Meski begitu, konsumen Jepang tetap membayar harga yang hampir sama seperti pada 2022 karena subsidi pemerintah masih menahan beban di tingkat ritel. Bagi IEA, ini menunjukkan kuatnya pengaruh kebijakan fiskal terhadap harga yang benar-benar dibayar masyarakat.
Eropa Lebih Banyak Mengandalkan Pemangkasan Pajak
Eropa berada di tengah-tengah antara pasar yang cepat meneruskan harga dan pasar yang menahan beban lewat subsidi. Rata-rata korelasi harga BBM dengan pasar internasional mencapai sekitar 90 persen untuk bensin maupun diesel, tetapi pemerintah di kawasan itu lebih banyak menurunkan tarif cukai bahan bakar.
IEA menyebut hanya Polandia dan Spanyol yang memangkas tarif PPN untuk bahan bakar. Sebanyak 55 persen konsumsi bensin dan 63 persen konsumsi diesel di Eropa menikmati penurunan cukai dengan rata-rata sekitar 10 persen.
Namun, pemangkasan tersebut hanya mengimbangi sebagian kecil kenaikan harga BBM. IEA menyebut rata-rata pengurangan cukai hanya setara sekitar 3 persen dari harga eceran sebelum perang, sehingga dampaknya terhadap keterjangkauan maupun konsumsi bahan bakar tetap terbatas.
Kebijakan itu juga menuai kritik karena dinilai tidak tepat sasaran, mengurangi sinyal harga pasar, dan menambah tekanan pada fiskal pemerintah. Meski harga minyak internasional mulai turun, IEA menilai dukungan semacam ini berpotensi tetap dipertahankan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Gambaran yang disampaikan IEA menegaskan bahwa lonjakan minyak dunia tidak memiliki efek seragam di seluruh negara. Besar kecilnya dampak di SPBU ditentukan oleh cara pemerintah mengelola pajak, subsidi, dan intervensi pasar saat gejolak energi terjadi.