Pemerintah menaruh harapan besar pada percepatan belanja negara agar efek APBN lebih cepat terasa di perekonomian. Dengan pola penyerapan yang dibuat lebih merata, Kementerian Keuangan menilai dorongan fiskal bisa bekerja sejak awal periode, bukan lagi menunggu penumpukan belanja di akhir tahun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut realisasi belanja negara pada kuartal I-2026 sudah mencapai Rp815 triliun. Jumlah itu setara 21,2 persen dari total pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, sehingga pemerintah melihat mesin fiskal sudah bergerak lebih dini.
Belanja negara tidak lagi dibiarkan menumpuk
Juda menjelaskan bahwa pola lama yang menjadikan Triwulan IV sebagai puncak penyerapan sedang diubah. Pemerintah ingin distribusi anggaran lebih rata sepanjang tahun agar belanja negara tidak terkonsentrasi di ujung periode anggaran.
Dalam acara Kick Off PINISI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, ia menyampaikan bahwa kebiasaan tersebut sedang diarahkan ulang. “Dulunya di Triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan,” ujar Juda Agung.
Pemerintah menargetkan penyerapan yang lebih seimbang, yakni sekitar 21 persen di Triwulan I, lalu 26 persen pada Triwulan II, dan 26 persen pada Triwulan IV. Skema ini menunjukkan upaya menjaga agar belanja tetap aktif dari awal hingga akhir tahun.
Kenaikan serapan jauh lebih cepat dibanding tahun lalu
Kinerja belanja negara pada kuartal I-2026 juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Realisasinya tumbuh 31,4 persen secara tahunan, jauh melampaui capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya 1,4 persen.
Pada periode sebelumnya, serapan belanja negara tercatat Rp620,3 triliun dari total pagu APBN 2025. Selisih pertumbuhan ini menegaskan bahwa penyerapan anggaran tahun berjalan bergerak lebih agresif dibandingkan tahun lalu.
Percepatan itu penting karena belanja pemerintah yang lebih cepat biasanya memberi ruang bagi aktivitas ekonomi bergerak lebih awal. Dampaknya juga diharapkan terasa di daerah karena dana tidak lagi terlalu lama tertahan sebelum beredar di masyarakat.
Penerimaan ikut bergerak, defisit masih diawasi
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta cukai tercatat naik 10,5 persen. Perbaikan ini membantu menjaga posisi fiskal tetap dalam pengawasan pemerintah pada awal tahun anggaran.
Kementerian Keuangan juga mencatat defisit anggaran pada kuartal pertama berada di level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka ini menunjukkan ruang fiskal masih terkendali meski belanja pemerintah dipercepat lebih awal.
Menurut Juda, kombinasi antara percepatan belanja negara dan konsumsi masyarakat yang masih kuat menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah memandang kondisi tersebut sebagai modal untuk mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah situasi ekonomi global yang masih menantang.
Target ekonomi 5,5 persen dinilai masih mungkin dicapai
Dengan pola belanja yang lebih cepat dan merata, pemerintah optimistis ekonomi pada Triwulan I bisa tumbuh 5,5 persen. Harapan itu bertumpu pada keyakinan bahwa APBN yang bergerak sejak awal akan memperkuat permintaan dalam negeri.
Kementerian Keuangan menilai konsistensi penyerapan anggaran akan sangat menentukan daya dorong ekonomi pada kuartal berikutnya. Jika belanja tetap tersebar merata, stimulus fiskal bisa terus menopang aktivitas ekonomi tanpa harus menunggu dorongan besar di akhir tahun anggaran.
Realisasi belanja yang sudah melampaui seperlima dari total APBN pada kuartal I memberi gambaran bahwa kebijakan fiskal kini dibuat lebih aktif sejak awal. Pemerintah berharap pola tersebut menjaga daya dorong APBN terhadap ekonomi nasional sepanjang 2026 secara lebih stabil dan merata.
