Realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp 815 triliun dan tumbuh 31,4% secara tahunan. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat tercatat Rp 610,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 204,8 triliun.
Besarnya belanja itu masih menjadi penopang bagi aktivitas ekonomi dan ikut membantu menjaga rupiah di tengah pasar yang sensitif terhadap arah fiskal. Namun, dukungan tersebut tidak sepenuhnya tanpa risiko karena laju belanja meningkat cepat sementara penerimaan negara belum tentu bergerak seimbang.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan pada triwulan I banyak ditopang faktor yang sifatnya sementara. Efek dasar rendah dari tahun sebelumnya, percepatan belanja, THR, serta momentum Ramadan-Idulfitri ikut memperbesar dorongan fiskal pada periode tersebut.
Tekanan fiskal mulai terasa
Josua menjelaskan, ruang fiskal pemerintah kini makin sempit karena belanja negara tumbuh tinggi di saat kebutuhan pembiayaan juga ikut naik. Dalam kondisi seperti ini, belanja pemerintah masih dapat menopang ekonomi, tetapi lajunya berpotensi melambat pada triwulan II dan III.
Pasar juga akan memantau risiko defisit dan pembiayaan bila belanja terus didorong tanpa dukungan penerimaan yang memadai. Jika persepsi risiko meningkat, imbal hasil Surat Berharga Negara atau SBN bisa tertekan dan rupiah ikut berada di bawah tekanan.
Di saat yang sama, rupiah masih melemah dan harga energi global tetap tinggi. Kombinasi itu membuat ruang kebijakan menjadi semakin sensitif karena dorongan fiskal yang terlalu besar dapat menimbulkan konsekuensi pada stabilitas pasar.
Arah belanja ikut menentukan dampaknya
Menurut Josua, tidak semua belanja pemerintah memberi efek yang sama terhadap ekonomi. Dampak pengganda terbesar datang dari belanja produktif seperti infrastruktur dasar, distribusi pangan, kesehatan, pendidikan, dan pelibatan usaha kecil dalam rantai pasok domestik.
Sebaliknya, belanja yang hanya mendorong konsumsi jangka pendek cenderung cepat kehilangan efek ekonominya. Pola itu juga berisiko menambah tekanan inflasi dan memicu impor, sehingga manfaatnya bagi ekonomi domestik menjadi lebih terbatas.
Karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang pertumbuhan. Namun, perannya akan lebih kuat bila diarahkan untuk memperbesar kapasitas produksi, bukan hanya menjaga konsumsi sesaat.
Impor bergerak lebih cepat dari ekspor
Selain kualitas belanja, komposisi perdagangan juga memberi sinyal yang perlu dicermati. Pada triwulan I 2026, impor tumbuh 7,18% secara tahunan, sedangkan ekspor hanya naik 0,90% yoy.
Kondisi tersebut menunjukkan sebagian manfaat pertumbuhan domestik berpotensi lebih banyak mengalir ke pelaku usaha luar negeri. Aliran itu bisa terjadi lewat impor bahan baku, barang modal, dan energi yang masih dibutuhkan dalam proses produksi.
Josua menegaskan, efek pengganda akan makin besar bila belanja pemerintah menyerap produk domestik, bukan terlalu banyak bergantung pada barang impor. Dengan begitu, dorongan fiskal bisa memberi dampak yang lebih kuat ke dalam negeri.
Bagi pasar, yang paling penting bukan hanya besar kecilnya belanja negara, melainkan juga kemampuan belanja itu menjaga pertumbuhan tanpa memunculkan tekanan baru pada defisit, pembiayaan, dan rupiah. Selama penerimaan belum cukup kuat, belanja pemerintah masih membantu, tetapi ruang untuk mendorong ekonomi memang semakin terbatas.
Source: www.beritasatu.com