BEM Bersatu menilai ada indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan penolakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penilaian itu disampaikan juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Jakarta.
Rahmat menegaskan gerakan mahasiswa semestinya tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan. Karena itu, BEM Bersatu menolak gerakan mahasiswa yang menurut mereka ditunggangi kepentingan politik praktis.
Sorotan pada mobil yang dipakai Tiyo Ardianto
Salah satu hal yang menjadi perhatian BEM Bersatu adalah mobil yang digunakan Tiyo Ardianto. Rahmat menyebut kendaraan Fortuner itu diduga terdaftar atas nama SN, yang disebut sebagai adik Letjen TNI Purnawirawan SS.
Ia juga menghubungkan SS dengan Jenderal TNI Purnawirawan AP, yang disebut sebagai tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dalam pernyataannya, Rahmat menilai kehadiran politisi PDI Perjuangan AW di tengah massa aksi juga memperkuat dugaan adanya jejaring politik tertentu.
Forum kebangsaan di Bandung ikut disorot
BEM Bersatu turut menyinggung dialog nasional kebangsaan di Bandung yang dihadiri Tiyo Ardianto. Rahmat menyebut forum itu juga diikuti sejumlah nama seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
Dalam forum tersebut, menurut Rahmat, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir. Dari rangkaian itu, BEM Bersatu menilai ada jejaring yang patut dicermati dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sikap terhadap aksi mahasiswa dan program MBG
Aliansi mahasiswa itu juga mengkritik sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini. Mereka menilai sebagian aksi mulai kehilangan arah karena minim kajian, lemah argumentasi, dan tidak jelas substansi tuntutannya.
Menurut BEM Bersatu, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak pada rakyat atau sudah disusupi agenda tertentu. Mereka juga mempertanyakan mengapa perhatian justru tersedot ke isu yang dinilai bukan kebutuhan utama masyarakat.
Di sisi lain, BEM Bersatu menilai program MBG memiliki dampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, aliansi itu tetap menekankan perlunya perbaikan tata kelola agar program berjalan lebih baik.
Penolakan intervensi dan dorongan pengawasan
BEM Bersatu menyatakan menolak narasi krisis yang dianggap tidak berbasis data utuh. Mereka menilai narasi semacam itu bisa mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi.
Aliansi ini juga menyebut adanya dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar. Dalam pernyataannya, BEM Bersatu mengutip klarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra, yang disebut menolak keterlibatan pihak di luar gerakan.
Rahmat menegaskan perlunya sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, maupun intervensi politik praktis. Ia mengatakan gerakan mahasiswa harus dijaga agar tetap independen dan berpihak pada rakyat.
BEM Bersatu juga menyatakan mendukung keberlanjutan program MBG dengan catatan adanya perbaikan tata kelola. Mereka ikut mendukung pengusutan dugaan korupsi tanpa pandang bulu dan mengajak mahasiswa mengawal proses hukumnya secara kritis serta objektif.
Pernyataan BEM Bersatu menambah sorotan terhadap arah gerakan mahasiswa yang belakangan ramai dibicarakan. Di tengah perdebatan soal MBG, mereka menempatkan isu independensi gerakan sebagai hal yang harus dijaga ketat.