MUF melihat sektor logistik sebagai pintu masuk paling masuk akal untuk mempercepat adopsi motor listrik. Perusahaan menilai pendekatan ini lebih efektif dibanding mendorong pembelian ritel satu per satu karena armada logistik memakai sepeda motor dalam jumlah besar.
Plt. Direktur Utama MUF Dapot Parasian Sukoco Sinaga menyampaikan pandangan itu dalam BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026). Ia menilai pesanan dalam skala besar jauh lebih mudah dikelola lewat pembiayaan kolektif, terutama bila melibatkan regulator, perusahaan pembiayaan, produsen kendaraan, dan platform digital.
Menurut MUF, segmen yang paling siap beralih adalah layanan pengiriman instan dan perusahaan logistik pihak ketiga atau 3PL. Keduanya dinilai punya kebutuhan operasional yang sangat dekat dengan penggunaan motor, sehingga peluang elektrifikasinya lebih besar.
Perusahaan juga menyoroti peran platform ride-hailing seperti Grab dan Gojek. Dengan basis mitra pengemudi yang besar, platform tersebut dianggap dapat menjadi pintu masuk penting bagi percepatan penggunaan motor listrik.
Harga awal masih menjadi ganjalan
Di balik peluang itu, MUF melihat minat pembiayaan motor listrik belum bergerak signifikan. Hambatan utamanya masih ada pada harga beli awal yang dinilai cukup tinggi bagi pengguna.
MUF merujuk pada studi implementasi logistik hijau yang menunjukkan total cost of ownership atau TCO motor listrik sekitar 27% lebih rendah dibanding motor bensin. Namun, penghematan jangka panjang tersebut belum otomatis menutup selisih biaya di depan.
Studi yang sama menyebut perlunya insentif untuk menutup kesenjangan pembiayaan sekitar Rp15 juta hingga Rp23 juta. Bagi pengemudi dan kurir, angka itu dianggap penting agar perpindahan ke kendaraan listrik terasa lebih terjangkau.
Dapot menyebut manfaat ekonomi motor listrik belum selalu terasa langsung di lapangan. Ia juga menilai insentif yang ada belum sekuat fasilitas yang diterima pengguna mobil listrik.
Pembiayaan kolektif jadi fokus utama
Karena itu, MUF berencana berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan pelaku industri kendaraan listrik. Pembahasan akan diarahkan pada model pembiayaan yang lebih sesuai untuk konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.
Skema kolektif dinilai penting karena kebutuhan elektrifikasi tidak berhenti di sektor kurir dan pengiriman. MUF juga melihat peluang pada kendaraan operasional petugas pencatat meter listrik serta motor roda dua di kawasan perkebunan milik negara.
Dalam pandangan perusahaan, pembiayaan per unit secara terpisah kurang efisien untuk kebutuhan skala besar. Sebaliknya, model kolektif membuka ruang bagi pesanan dalam jumlah banyak dan memudahkan industri pembiayaan maupun mitra kendaraan listrik.
Regulasi dan ekosistem perlu berjalan bersama
Dorongan untuk logistik hijau nasional sebenarnya sudah mendapat arah dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial. Namun, MUF menilai kebijakan itu akan lebih efektif jika ditopang model pembiayaan yang tepat dan kolaborasi antarpelaku industri.
Dapot juga mengaitkan pengembangan kendaraan listrik dengan agenda transformasi digital pemerintah yang menempatkan ekonomi digital dan inovasi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi daya saing nasional. Dalam kerangka itu, percepatan adopsi motor listrik tidak hanya dipandang sebagai isu emisi, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang lebih luas.
Dengan pasar pembiayaan motor listrik yang masih memerlukan dorongan, MUF tetap memandang logistik sebagai titik awal yang paling realistis. Jika pembiayaan kolektif, insentif yang lebih tepat sasaran, dan kerja sama industri berjalan seiring, motor listrik dinilai berpeluang lebih cepat masuk ke armada pengiriman dan operasi bisnis harian.
Source: finansial.bisnis.com