Bima Arya Sugiarto menilai pemimpin tidak bisa hanya bertumpu pada kemampuan teknis. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri itu, kepemimpinan perlu ditopang ideologi yang kuat, nilai inklusif, dan keberanian mengambil risiko saat keputusan sulit harus dibuat.
Pesan tersebut ia sampaikan saat bedah buku “Babad Alas” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika, Bima menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi dasar utama dalam memimpin.
Berani mengambil risiko sebagai ukuran konsistensi
Bima menggambarkan bahwa pemimpin kerap berada dalam situasi yang tidak nyaman. Dalam kondisi seperti itu, menurut dia, selalu ada dua pilihan yang muncul, yaitu mencari aman atau mengambil risiko demi prinsip yang diyakini.
Ia menolak anggapan bahwa keberanian mengambil risiko sama dengan tindakan nekat. Bagi dia, sikap itu justru menjadi tanda konsistensi terhadap nilai yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Dari sudut pandang itu, pemimpin tidak cukup hanya memilih jalan yang paling aman. Keputusan yang lahir dari ideologi yang tegas dinilai lebih kuat karena memiliki pijakan nilai yang jelas.
Pengalaman memimpin Bogor jadi rujukan
Pandangan Bima tidak berhenti pada teori. Ia mengaitkannya dengan pengalaman memimpin Kota Bogor selama satu dekade, saat persoalan birokrasi dan masyarakat menurutnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif.
Salah satu contoh yang ia sebut adalah kebijakan membatasi izin penjualan alkohol di tempat hiburan malam. Langkah tersebut diambil untuk melindungi generasi muda, meski kebijakan itu memunculkan tekanan dari pihak tertentu.
Ia juga menyinggung penanganan konflik pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam kasus seperti itu, Bima menilai pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan sikap dan keberpihakan kepada warga.
Ideologi perlu ditopang kerja organisasi yang kuat
Meski ideologi dianggap penting, Bima menilai itu belum cukup jika tidak didukung strategi dan organisasi kerja yang solid. Ia menyebut pemimpin harus mampu membangun harapan publik sekaligus menyiapkan birokrasi yang kuat agar kebijakan benar-benar berjalan.
Dalam urusan sumber daya manusia, ia menempatkan karakter, loyalitas, dan militansi sebagai landasan sebelum kompetensi teknis. Menurut dia, pemilihan pejabat tidak boleh hanya bergantung pada keahlian, tetapi juga pada adab dan integritas.
“Jadi ketika memilih kepala dinas bagi saya karakter kompetensi karakter itu nomor satu. Adab itu nomor satu. Nomor selanjutnya baru kompetensi dan lain-lain,” kata Bima.
Integritas dijaga dari lingkungan terdekat
Untuk menjaga konsistensi nilai, Bima menilai interaksi langsung dengan masyarakat penting sebagai penguat moral. Ia juga menyebut dialog dengan aktivis dan peran keluarga sama-sama bisa menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas.
Menurut dia, keluarga dapat menjadi ruang pengingat yang efektif agar seseorang tidak mudah tergoda penyimpangan, termasuk gratifikasi. Karena itu, nilai kritis dan etika perlu ditanamkan sejak awal supaya seseorang tidak mudah goyah saat memegang kewenangan.
Di hadapan mahasiswa, Bima mengingatkan bahwa masa kepemimpinan berjalan cepat. Ia meminta calon pemimpin mempersiapkan diri sejak dini dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan disiplin serta dedikasi.
“Dan bagi kalian yang nanti akan menjadi pemimpin atau bercita-cita jadi pemimpin, jangan lewatkan momen itu. Karena 10 tahun itu cepat sekali. Siapkanlah momen ketika kalian menjadi pemimpin. Ketika sedang menjadi pemimpin, do it with passion,” tandasnya.
Acara bedah buku di Undip itu dihadiri Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono, Asisten II Pemerintah Kota Semarang Hernowo Budi Luhur, jajaran dosen, dan ratusan mahasiswa FISIP Undip. Dalam forum tersebut, pesan Bima tetap mengarah pada satu hal yang sama, yakni pemimpin perlu berpegang pada nilai yang jelas, berani menanggung risiko, dan menjaga integritas dalam menjalankan amanah publik.