Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal potensi kerugian negara Rp1,3 triliun bukanlah kerugian yang sudah benar-benar terjadi. Menurut BTN, angka itu lebih tepat dipandang sebagai estimasi risiko dari portofolio kredit perumahan yang kualitas asetnya menurun.
Nixon menjelaskan bahwa angka tersebut menggambarkan eksposur risiko dari sisa pinjaman atau outstanding, bukan loss nyata yang sudah terkunci. Ia menyebut nilai kerugian yang benar-benar terjadi jauh lebih kecil dibandingkan angka yang muncul dalam hasil pemeriksaan.
Dampak restrukturisasi masih terasa
BTN melihat angka Rp1,3 triliun itu dalam konteks pembiayaan yang terdampak restrukturisasi pascapandemi. Nixon menilai kondisi tersebut terutama memengaruhi portofolio kredit di wilayah Jawa Barat, sehingga tidak tepat jika seluruh nilai itu langsung disebut sebagai kerugian final.
Ia menyampaikan bahwa sebagian kredit di dalam portofolio tersebut masih berada dalam proses pembenahan. Selama proses itu berlangsung, BTN menilai status kerugiannya belum bisa diputuskan secara final.
“Ini sebenarnya bukan rugi. Itu lebih karena dampak restrukturisasi [pandemi virus corona] COVID, terutama di wilayah Jawa Barat,” ujar Nixon.
Status kredit di portofolio tidak seragam
BTN juga menekankan bahwa kredit yang menjadi sorotan tidak berada dalam kondisi yang sama. Di dalam portofolio itu terdapat kredit yang masih restrukturisasi, kredit yang belum restrukturisasi, dan kredit yang sudah masuk kategori bermasalah atau non-performing loan.
Perbedaan status itu membuat BTN menilai angka dalam laporan BPK tidak otomatis berarti seluruh outstanding berubah menjadi kerugian. Selama masih ada proses restrukturisasi, bank menilai aset kredit belum bisa langsung disimpulkan sebagai loss.
Nixon menegaskan kembali bahwa sebagian dari portofolio tersebut masih bergerak dalam proses pemulihan. Karena itu, jumlah yang tercantum lebih dekat pada ukuran risiko daripada kerugian riil yang sudah pasti.
Portofolio lama ikut terdampak
BTN menjelaskan bahwa kredit yang kini disorot sebagian besar disalurkan sebelum pandemi. Seiring waktu, kualitas aset dalam portofolio itu menurun dan sebagian pembiayaan berubah menjadi NPL.
Kondisi tersebut, menurut BTN, tidak berarti seluruh pinjaman langsung menjadi kerugian. Selama masih ada ruang pembenahan melalui restrukturisasi, bank menilai aset kredit belum dapat dikategorikan sebagai loss secara penuh.
Nixon kembali menekankan perbedaan itu dengan menyebut bahwa angka portofolio mungkin terlihat besar, tetapi nilai yang benar-benar loss jauh lebih kecil. Penjelasan ini menjadi dasar bantahan BTN atas asumsi bahwa Rp1,3 triliun sudah menjadi kerugian nyata.
Temuan BPK soal pengawasan KPR
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II 2025, BPK menyoroti adanya celah pada pengawasan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Temuan itu mencakup persoalan dokumen kepemilikan agunan, indikasi penggunaan nama orang lain oleh debitur atau pinjam nama, serta ketidaksesuaian profil data nasabah.
Sorotan tersebut membuat persoalan tata kelola dan pengendalian risiko dalam kredit perumahan ikut menjadi perhatian. Di sisi lain, BTN menilai laporan pemeriksaan itu perlu dibaca dengan melihat kondisi portofolio yang masih dalam proses pemulihan.
Proses perbaikan masih berjalan
Nixon mengatakan restrukturisasi masih berlangsung pada sebagian kredit yang terdampak. Selama pembenahan belum selesai, BTN belum menyebut kerugiannya sebagai final karena masih ada peluang perbaikan pada sejumlah aset kredit.
“Masih ada yang restrukturisasi, ada yang belum, ada yang sudah NPL. Kalau masih restrukturisasi, saya tidak bisa bilang itu loss,” ujarnya.
Dengan penjelasan tersebut, BTN memisahkan antara potensi risiko dan kerugian riil. Fokus utamanya tetap pada pemulihan portofolio KPR, sambil menutup celah pengawasan dokumen, menjaga akurasi data nasabah, dan memastikan disiplin monitoring agar kualitas kredit tetap terjaga.
