Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah kini tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi penopang utama rantai pasok pangan bagi program tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan desa perlu mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Skema ini diarahkan agar hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari desa bisa dihimpun lalu disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Potensi lokal diminta jadi prioritas
Luthfi menekankan bahwa keterlibatan desa akan membuat nilai tambah program berputar lebih luas di tingkat lokal. Menurut dia, manfaat ekonomi harus langsung dirasakan masyarakat setempat dan tidak berhenti pada kerja sama administratif semata.
Pemprov Jawa Tengah juga mendorong BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih mengelola SPPG secara langsung. Dengan cara ini, rantai pasok dari produksi hingga distribusi makanan bergizi diharapkan dapat dikerjakan oleh masyarakat desa sendiri.
Luthfi meminta kerja sama yang sudah dibangun tidak berhenti setelah penandatanganan nota kesepahaman. Ia menekankan perlunya cek, recheck, dan final check agar program berjalan nyata dan memberi manfaat yang terukur.
Modal besar dari koperasi desa
Berdasarkan data Pemprov Jateng, Program Makan Bergizi Gratis di provinsi itu akan melayani lebih dari sembilan juta penerima manfaat melalui 4.382 SPPG. Di sisi lain, Jawa Tengah memiliki lebih dari 8.500 Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat ekosistem pangan berbasis desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan seluruh SPPG harus memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di desa. Ia menyebut Koperasi Desa Merah Putih dibentuk untuk menjadi penggerak ekonomi desa.
Zulkifli juga menegaskan SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Ia menilai pasokan dari luar tidak perlu dipilih jika bahan pangan tersebut tersedia di desa.
Sinergi untuk perputaran ekonomi desa
Ketua DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Wargiyati, menilai sinergi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG dapat memperkuat perekonomian desa. Menurut dia, peningkatan permintaan terhadap hasil produksi masyarakat menjadi kunci agar roda ekonomi desa terus bergerak.
Wargiyati berharap Koperasi Desa dan BUMDes menjadi pemasok utama bahan pangan sesuai potensi masing-masing desa. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat di tingkat desa diharapkan ikut meningkat seiring kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.
Di tengah penguatan ekosistem itu, Luthfi juga mengusulkan operasional dapur SPPG menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan seperti Compressed Natural Gas. Langkah tersebut dinilai bisa membuat program lebih efisien sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penguatan ekosistem Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah ditandai dengan penandatanganan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP Papdesi di Semarang. Dalam kegiatan yang sama, Papdesi juga meneken nota kesepahaman dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan SPPG.
