Jika BUMN diposisikan sebagai eksportir utama komoditas sumber daya alam, ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada perubahan nama pihak yang menandatangani kontrak. Yang paling menentukan justru apakah skema baru itu mampu membuat devisa lebih terjaga, penyimpangan berkurang, dan transaksi tetap efisien di pasar global.
Gagasan ini muncul di tengah upaya pemerintah menata ulang ekspor komoditas sumber daya alam. Arah kebijakannya adalah memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor, sekaligus menekan praktik under invoicing dan transfer pricing.
Masalahnya ada di isi transaksi, bukan sekadar pelaku
Dalam sengketa pajak dan transfer pricing, yang dinilai bukan hanya siapa eksportirnya. Yang lebih penting adalah bagaimana harga dibentuk, fungsi ekonomi apa yang dijalankan, bagaimana risiko dibagi, dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya.
Pendekatan seperti itu sejalan dengan OECD Transfer Pricing Guidelines yang menekankan substansi ekonomi transaksi. Karena itu, mengganti eksportir swasta menjadi BUMN tidak otomatis menghapus risiko transfer pricing jika mekanisme harganya tetap sama.
Hal serupa juga berlaku untuk under invoicing. Persoalan utamanya bukan hanya nama entitas di dokumen ekspor, melainkan apakah nilai transaksi yang dilaporkan benar-benar mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya.
Pengawasan sebenarnya sudah punya banyak pintu
Negara saat ini sudah memiliki perangkat pengawasan yang lebih kuat dibandingkan satu dekade lalu. Data ekspor berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, data pembayaran ada di sistem perbankan dan pengawasan Bank Indonesia melalui mekanisme DHE, sedangkan data perpajakan dikelola Direktorat Jenderal Pajak.
Untuk transaksi afiliasi, wajib pajak juga diwajibkan menyusun dokumentasi transfer pricing yang makin rinci dari tahun ke tahun. Dengan kondisi itu, pertanyaan kebijakan bergeser ke arah lain, yaitu apakah yang lebih dibutuhkan adalah perubahan struktur perdagangan atau integrasi data yang lebih baik.
Dari sudut pandang tersebut, koordinasi lintas instansi dinilai bisa memberi pengawasan yang lebih efektif. Sentralisasi transaksi saja belum tentu lebih kuat jika data yang sudah ada tidak dimanfaatkan secara menyeluruh.
Dampaknya ke pelaku usaha tidak kecil
Di sisi lain, perusahaan perdagangan komoditas tidak selalu berperan sebagai perantara pasif. Dalam banyak transaksi, mereka menyediakan pembiayaan perdagangan, pengelolaan risiko harga, jaringan pembeli internasional, dan kemampuan negosiasi kontrak yang fleksibel.
Fungsi itu kerap terhubung dengan trade finance, letter of credit, dan skema pembiayaan lain dari jaringan perbankan internasional. Bagi industri yang padat modal, termasuk sektor hilirisasi, pembiayaan sering kali sama pentingnya dengan harga jual komoditas.
Pasar komoditas juga bergerak cepat. Formula harga dapat berubah mengikuti pasar internasional, jadwal pengiriman bisa bergeser, dan mekanisme pembayaran dapat berbeda antar pembeli.
Dalam situasi seperti itu, fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi bagian dari daya saing. Karena itu, desain kebijakan baru perlu diuji bukan hanya dari sisi pengawasan, tetapi juga dari sisi pembiayaan dan efisiensi transaksi.
Sentralisasi butuh tata kelola yang kuat
Jika satu entitas diposisikan sebagai eksportir utama, tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan semakin besar. Komoditas strategis punya nilai ekonomi tinggi, sehingga pengawasan yang kuat menjadi syarat agar kebijakan tidak berubah menjadi lapisan birokrasi baru.
Ronald Coase dalam the nature of the firm mengingatkan bahwa setiap lapisan tambahan dalam transaksi akan menimbulkan biaya transaksi. Biaya itu bisa muncul dalam bentuk proses yang lebih panjang, tambahan prosedur persetujuan, atau turunnya fleksibilitas saat menghadapi pasar.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan ini tidak cukup dilihat dari seberapa banyak transaksi dipusatkan. Yang lebih penting adalah apakah penerimaan negara naik, devisa lebih terjaga, penyimpangan berkurang, dan industri nasional tetap kompetitif di pasar global.