Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana pengembangan perkeretaapian nasional mencapai sekitar Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun untuk mengejar target jaringan rel sepanjang 14.000 kilometer. Angka itu menunjukkan bahwa pembangunan sektor rel tidak bisa lagi bergantung pada satu sumber pembiayaan saja.
AHY menegaskan, anggaran negara tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan sebesar itu sendirian. Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka skema pembiayaan yang lebih luas agar pembangunan rel tetap berjalan sesuai rencana jangka panjang.
Kebutuhan rel yang jauh lebih besar
Dalam penjelasannya, AHY menyoroti bahwa pengembangan perkeretaapian nasional masih tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Menurutnya, kesenjangan investasi itu perlu segera dikoreksi supaya moda rel tidak terus berada di belakang kebutuhan mobilitas masyarakat dan logistik.
Ia menilai pembangunan jalan tetap penting, tetapi perhatian terhadap kereta api harus sepadan. Jika arah investasi terus lebih berat ke jalan, pertumbuhan transportasi rel dikhawatirkan tidak mampu mengejar permintaan yang terus berkembang.
Target 14.000 kilometer jadi pekerjaan besar
Pemerintah menyiapkan sasaran jaringan rel nasional sepanjang 14.000 kilometer yang tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Target itu bukan hanya mencakup pembangunan jalur baru, tetapi juga pengaktifan kembali lintasan yang sudah lama tidak beroperasi.
Skala pekerjaan ini membuat pengembangannya tidak bisa dilakukan secara kecil-kecilan. Perencanaan jangka panjang dibutuhkan karena proyek rel menyentuh banyak aspek, mulai dari infrastruktur dasar hingga dukungan operasional agar jaringan dapat berfungsi optimal.
APBN dinilai tidak cukup
AHY menyampaikan bahwa beban anggaran untuk proyek sebesar ini terlalu besar jika hanya ditanggung pemerintah pusat. Karena itu, ia menilai diperlukan langkah pembiayaan kreatif atau creative financing untuk menutup kebutuhan dana jangka panjang.
Skema tersebut dapat melibatkan swasta dan pihak lain yang memiliki kapasitas mendukung pembangunan perkeretaapian. Pendekatan ini dianggap penting karena manfaat rel tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk kebutuhan masa depan.
Dalam transportasi publik, pembangunan rel juga tidak berdiri sendiri. Infrastruktur ini membutuhkan sarana, layanan, serta konektivitas dengan moda transportasi lain agar benar-benar bisa dipakai secara luas dan efektif oleh masyarakat.
Daerah diminta ikut bergerak
Selain sektor swasta, pemerintah daerah juga diminta berperan lebih aktif. AHY menyoroti bahwa pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah.
Menurutnya, kondisi itu perlu diperbaiki agar alokasi untuk fasilitas umum menjadi lebih seimbang. Dukungan daerah dinilai penting karena pembangunan transportasi tidak hanya berhenti pada jalur rel, melainkan juga pada ekosistem yang membuat layanan berjalan baik.
Keterlibatan daerah juga sejalan dengan sifat pembangunan transportasi yang berlapis. Semakin kuat dukungan dari level daerah, semakin besar peluang layanan rel dapat terhubung dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah.
Kesenjangan investasi jadi perhatian utama
Sorotan terhadap perkeretaapian muncul karena pemerintah melihat adanya ketidakseimbangan dalam arah pembangunan infrastruktur nasional. Ketika investasi lebih berat diarahkan ke jalan, kapasitas transportasi rel berisiko tumbuh lebih lambat dari kebutuhan masyarakat.
Bagi AHY, koreksi terhadap ketimpangan itu perlu dilakukan sejak sekarang. Dengan kebutuhan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah dan target yang membentang panjang, pengembangan rel akan memerlukan kerja sama lintas lembaga dan lintas pembiayaan agar tidak menjadi beban yang semakin berat di masa depan.