Argentina memasuki krisis ekonomi berat ketika cadangan emas dan devisanya merosot lebih dari 75 persen hanya dalam dua tahun. Dari 1,1 miliar dolar AS pada 1946, nilainya tinggal 258 juta dolar AS pada akhir 1948.
Penurunan cadangan itu terjadi saat pemerintah memperluas belanja, nasionalisasi, dan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Pada 1949, inflasi tahunan Argentina telah mencapai 33,6 persen dan menjadi awal tekanan harga yang berkepanjangan.
| Periode | Data Utama | Arti Ekonomi |
|---|---|---|
| 1913 | Pendapatan per kapita setara Eropa Barat | Puncak kemakmuran awal |
| 1946 | Cadangan 1,1 miliar dolar AS | Posisi eksternal masih kuat |
| Akhir 1948 | Cadangan 258 juta dolar AS | Turun lebih dari 75 persen |
| 1949 | Inflasi 33,6 persen | Tekanan harga menguat |
Tekanan tersebut tidak hanya berasal dari melemahnya cadangan devisa. Harga ekspor pertanian menurun, sementara kebutuhan impor bahan bakar dan mesin terus meningkat.
Pemerintah saat itu menggunakan Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio atau IAPI untuk mengendalikan perdagangan hasil pertanian dan peternakan. Lembaga yang dibentuk pada 1946 itu berwenang membeli produk lokal, menjualnya kembali, serta memonopoli ekspor serealia dan daging sapi.
IAPI dirancang untuk menjaga harga dan menghimpun dana di luar anggaran negara. Namun, mismanajemen serta korupsi membuat lembaga itu mengalami defisit yang kemudian ditutup melalui bank negara dan bank sentral.
Pembiayaan defisit tersebut mendorong jumlah uang beredar meningkat dalam waktu singkat. Ketika tekanan eksternal datang bersamaan dengan peningkatan belanja, inflasi menjadi semakin sulit dikendalikan.
Pengawasan Kekuasaan yang Melemah
Kebijakan ekonomi pada masa Juan Peron juga berjalan di tengah melemahnya lembaga pengawas. Pada 1947, empat dari lima hakim Mahkamah Agung dimakzulkan oleh Kongres yang didominasi kelompok Peronis.
Perubahan itu mengurangi peran peradilan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Situasi tersebut kemudian memudahkan perubahan konstitusi pada 1949.
Menurut uraian Kompas.com, pembagian kekuasaan yang bertumpu pada kedekatan politik ikut merusak meritokrasi dan perlindungan hak kepemilikan. Program kredit murah, insentif pajak, dan nasionalisasi pun tidak disertai pengendalian korupsi serta supremasi hukum yang memadai.
Dari Negara Makmur ke Ketidakstabilan
Kontrasnya semakin terlihat karena Argentina pernah termasuk negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia pada awal abad ke-20. Menjelang Perang Dunia I, tingkat pendapatan per kapitanya sejajar dengan Eropa Barat dan melampaui Italia, Portugal, serta Spanyol.
Kemajuan awal itu didukung reformasi konstitusi pada 1853, modernisasi administrasi, serta pembentukan hukum perdagangan, perdata, dan pendidikan. Kebijakan tersebut menarik investasi asing dan imigran Eropa sejak dekade 1870-an.
Kerentanan mulai tampak ketika Depresi Besar di Amerika Serikat pada 1930 mengurangi permintaan global terhadap komoditas pertanian. Ekspor melemah, pengangguran meningkat, dan situasi itu membuka jalan bagi kudeta militer Jenderal Uriburu.
Setelah itu, partai politik dilarang dan Konstitusi 1853 ditangguhkan. Periode 1932 hingga 1943 juga diwarnai represi politik, kecurangan pemilu, korupsi, serta intervensi ketat pada sektor pertanian dan peternakan.
Sesudah Perang Dunia II, Argentina tercatat tujuh kali gagal bayar utang dan hanya sepuluh kali membukukan inflasi tahunan di bawah 10 persen sejak 1945. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga, disiplin fiskal, independensi moneter, dan kontrol kekuasaan menjadi unsur penting bagi ketahanan ekonomi.