Program Cek Kesehatan Gratis disebut akan menjangkau 130.800.000 orang, menjadikannya salah satu cakupan layanan yang paling besar dalam rangkaian perlindungan sosial pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menilai pemeriksaan tersebut penting agar kondisi dan persoalan kesehatan masyarakat dapat diketahui lebih awal.
Dalam arahannya, Prabowo mengatakan pemeriksaan kesehatan memberi dasar untuk menentukan langkah yang perlu dikerjakan pemerintah. Program ini berjalan beriringan dengan Makan Bergizi Gratis yang menyasar 74.560.000 penerima manfaat.
| Program | Sasaran | Jumlah Penerima |
|---|---|---|
| Cek Kesehatan Gratis | Masyarakat | 130.800.000 orang |
| Makan Bergizi Gratis | Siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia | 74.560.000 orang |
Makan Bergizi Gratis ditujukan bagi kelompok yang memiliki kebutuhan gizi dan perhatian khusus, mulai dari siswa hingga lanjut usia. Skala penerimanya menempatkan program pangan tersebut sebagai salah satu bagian utama dari kebijakan kesejahteraan yang disampaikan Presiden.
Prabowo memaparkan dua program itu saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia menyatakan Indonesia telah memiliki sistem perlindungan sosial yang termasuk salah satu terkuat di dunia.
Perlindungan sosial mencakup banyak sektor
Menurut Prabowo, Perlindungan Sosial Indonesia tidak hanya berbentuk bantuan tunai atau pangan. Cakupannya meliputi dukungan keluarga, pendidikan, perumahan, energi, transportasi, kesehatan, serta bantuan bagi korban bencana.
Di bidang keluarga dan pendidikan, pemerintah menjalankan Program Keluarga Harapan atau PKH, Sekolah Rakyat, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kartu Sembako serta bantuan sosial juga menjadi instrumen untuk membantu kebutuhan masyarakat.
Dukungan kesejahteraan turut mencakup bantuan pemberdayaan sosial ekonomi dan bantuan stimulan perumahan swadaya. Nilai bantuan stimulan perumahan swadaya disebut sebesar Rp20 juta untuk setiap rumah dengan total 400.000 penerima manfaat.
Prabowo meminta Menteri Perumahan dan Menteri Sosial mengkaji peluang memperluas jumlah penerima program perumahan itu. Salah satu opsi yang ia sampaikan ialah penyesuaian indeks bantuan dengan penyaluran bahan bangunan, bukan uang.
Subsidi dan mobilitas masuk skema dukungan
Pemerintah juga memasukkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP ke dalam skema dukungan kesejahteraan. Selain pembiayaan perumahan, terdapat subsidi LPG, solar, pertalite, dan listrik.
Dukungan bagi mobilitas masyarakat disebut tersedia melalui potongan tarif kereta api dan angkutan laut. Bantuan pangan serta penanganan bencana juga menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang dipaparkan dalam sidang kabinet tersebut.
Prabowo menekankan bahwa sistem perlindungan sosial yang berjalan saat ini tidak dibangun dalam satu periode pemerintahan. Sejumlah program merupakan kelanjutan dari kebijakan presiden dan pemerintah terdahulu sejak masa awal kemerdekaan.
Di luar perlindungan sosial, pemerintah disebut terus menanamkan investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program magang bagi lulusan baru, Sekolah Unggul Garuda, dan berbagai beasiswa menjadi bagian dari upaya tersebut.
Menurut Prabowo, penguatan kesejahteraan masyarakat perlu dijalankan bersamaan dengan peningkatan kualitas manusia. Arah kebijakan itu menempatkan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, dan dukungan ekonomi dalam satu kerangka jaring pengaman nasional.
