Pengecekan status PKH 2026 kini bisa dilakukan langsung dari ponsel, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor layanan. Langkah ini menjadi cara tercepat untuk memastikan apakah nama masih tercatat sebagai penerima manfaat.
Akses daring juga membantu Keluarga Penerima Manfaat memantau data yang terus diperbarui pemerintah. Dari layar ponsel, status kepesertaan, jadwal penyaluran, dan besaran bantuan dapat dilihat lebih cepat selama data yang dimasukkan sesuai.
Dua kanal resmi yang disediakan
Kementerian Sosial menyiapkan dua jalur resmi untuk pengecekan PKH 2026, yaitu melalui situs web dan aplikasi ponsel pintar. Keduanya dipakai untuk mencocokkan data dengan daftar yang tersimpan dalam DTSEN.
Pada perangkat seluler, pengguna perlu mengunduh “Aplikasi Cek Bansos” melalui Google PlayStore. Setelah akun aktif, pengguna dapat masuk menggunakan username dan password yang sudah terdaftar, atau melakukan registrasi baru jika belum memiliki akun.
Proses registrasi meminta data lengkap, termasuk NIK. Setelah itu, pengguna memilih menu “Cek Bansos”, mengisi wilayah tempat tinggal, menuliskan nama lengkap sesuai KTP, lalu memasukkan kode verifikasi sebelum menekan tombol “Cari Data”.
Sistem kemudian memproses data tersebut dan menampilkan hasil pencarian di layar. Informasi status kepesertaan akan muncul beberapa saat setelah proses pencocokan selesai.
Penyaluran bantuan berlangsung empat tahap
PKH 2026 disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun. Tahap pertama berlangsung pada Januari hingga Maret 2026, disusul tahap kedua pada April hingga Juni 2026.
Tahap ketiga dijadwalkan pada Juli sampai September 2026, sedangkan tahap keempat mencakup periode Oktober hingga Desember 2026. Pada Mei 2026, distribusi dana masih berada dalam siklus tahap kedua.
Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Himbara bagi pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Untuk masyarakat di wilayah 3T, dana disalurkan lewat kantor pos.
Besaran bantuan sesuai kategori keluarga
Nilai bantuan PKH dibedakan menurut kebutuhan keluarga. Skema ini mencakup ibu hamil, anak usia dini, pendidikan anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat.
Ibu hamil dan anak usia dini usia 0-6 tahun menerima Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun. Lansia dan penyandang disabilitas berat memperoleh Rp 600.000 per tahap dengan total Rp 2.400.000 per tahun.
Untuk kategori pendidikan, siswa SD menerima Rp 225.000 per tahap atau Rp 900.000 per tahun. Siswa SMP mendapat Rp 375.000 per tahap atau Rp 1.500.000 per tahun, sedangkan siswa SMA memperoleh Rp 500.000 per tahap atau Rp 2.000.000 per tahun.
Pemantauan melalui kanal resmi Kemensos tetap penting agar masyarakat mendapat informasi yang valid. Cara ini juga membantu KPM mengetahui perubahan data atau pembaruan aturan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial.
