Uji coba rudal balistik jarak jauh dari kapal selam nuklir China di Pasifik Selatan memicu perhatian serius Australia, Jepang, dan Selandia Baru. Meski Beijing menegaskan peluncuran itu bukan ancaman bagi negara tertentu, sejumlah pemerintah di kawasan menilai aktivitas tersebut tetap menambah ketegangan keamanan.
Kementerian Luar Negeri China menyebut peluncuran itu bagian dari latihan militer tahunan yang rutin dan dilakukan sesuai hukum internasional. Juru Bicara Mao Ning mengatakan uji coba tersebut “tidak ditujukan pada negara atau target tertentu” dan sudah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Beijing Menolak Anggapan Ancaman
Mao menyampaikan penjelasan itu dalam konferensi pers di Beijing, Senin 6 Juli 2026. Ia menegaskan seluruh proses peluncuran dilakukan secara aman, sesuai standar, dan profesional.
Menurutnya, pemerintah China berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkan aktivitas tersebut. Beijing juga menyebut pemberitahuan sebelum peluncuran sudah disampaikan kepada negara-negara yang berkepentingan.
Peluncuran Dilakukan di Pasifik Selatan
Pada hari yang sama, Angkatan Laut China melaksanakan uji coba dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Kantor berita pemerintah China melaporkan rudal dengan hulu ledak tiruan itu diluncurkan pada pukul 12.01 waktu setempat dan mendarat di perairan yang telah ditentukan.
China tidak mengungkap lokasi peluncuran maupun jenis rudal yang digunakan. Sejumlah analis memperkirakan senjata yang diuji adalah rudal balistik antarbenua JL-2 atau JL-3 dari salah satu kapal selam tipe 094A.
| Fakta Utama | Rincian |
|---|---|
| Lokasi uji coba | Pasifik Selatan |
| Waktu peluncuran | 12.01 waktu setempat, Senin 6 Juli 2026 |
| Jenis muatan | Hulu ledak tiruan |
| Jenis rudal | Tidak diungkap, diperkirakan JL-2 atau JL-3 |
Australia, Jepang, dan Selandia Baru Bereaksi
Peluncuran tersebut langsung menarik perhatian Australia, Jepang, dan Selandia Baru. Ketiga negara menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas militer China di kawasan Pasifik.
Selandia Baru menegaskan tidak mendukung penggunaan Pasifik Selatan sebagai lokasi pengujian kemampuan rudal. Pemerintah setempat menilai kawasan itu merupakan Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan.
Zona tersebut dibentuk melalui Perjanjian Rarotonga pada 1986 yang melarang keberadaan senjata nuklir di seluruh kawasan. China meratifikasi protokol perjanjian itu pada 1987 dan berkomitmen untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir maupun mengancam penggunaannya terhadap negara-negara penandatangan yang memiliki wilayah di kawasan tersebut.
Kerja Sama Pertahanan di Kawasan Ikut Menguat
Pada hari yang sama, Australia dan Fiji menandatangani perjanjian pertahanan baru untuk memperkuat kerja sama keamanan di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menilai peningkatan kemampuan militer China berlangsung sangat cepat dan masih kurang transparan mengenai tujuan pengembangannya.
Kementerian Pertahanan Jepang juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya aktivitas militer China. Tokyo mendesak Beijing mempertimbangkan kembali uji coba rudal agar lintasan proyektil tidak melintasi wilayah Jepang dan tidak memunculkan risiko keamanan lain.
Peta Kekuatan Nuklir China Menjadi Sorotan
Data dari Nuclear Threat Initiative, lembaga kajian berbasis di Washington, menyebut China saat ini memiliki enam kapal selam pembawa rudal balistik dan 59 kapal selam nuklir. Laporan terbaru kepada Kongres Amerika Serikat yang dirilis pada akhir 2025 juga memperkirakan China memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir pada 2024.
Laporan itu menyebut Pasukan Pembebasan Rakyat China berada di jalur untuk mengoperasikan lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030. Peluncuran dari Pasifik Selatan ini menjadi uji coba rudal dari kapal selam nuklir pertama yang dilakukan PLA sejak 2024, ketika China juga meluncurkan rudal balistik antarbenua ke perairan dekat Polinesia Prancis di Samudera Pasifik.
