GREAT Institute menilai Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk tampil aktif di tengah ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Iran. Salah satu dorongan yang disampaikan adalah agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomatik ke Iran, termasuk menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, atau melakukan kunjungan kenegaraan.
Usulan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion bertajuk Peran Indonesia Pasca Perang Amerika–Iran di Jakarta, Selasa (7/7). Forum tersebut melihat momentum pascakonflik sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mempertegas arah politik luar negeri yang lebih aktif dan terukur.
Indonesia Dinilai Punya Modal untuk Lebih Berperan
Dalam diskusi itu, para peserta menilai Indonesia tidak kekurangan modal diplomatik. Status sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, ditambah keanggotaan di G20, ASEAN, BRICS, dan Organisasi Kerja Sama Islam, disebut memberi ruang bagi Indonesia untuk tampil sebagai bridge builder.
Pandangan tersebut muncul dari pembahasan yang melibatkan akademisi, diplomat, ekonom, peneliti, dan pakar geopolitik. Mereka membahas dampak konflik Amerika Serikat dan Iran terhadap kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana Jakarta sebaiknya merespons perubahan yang terjadi.
Hubungan dengan Iran Perlu Diperkuat Lagi
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menilai dinamika geopolitik yang berkembang membuka ruang untuk menata ulang prioritas diplomasi. Menurut dia, kehadiran Prabowo pada momentum penting di Iran dapat menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius mempererat hubungan bilateral.
Forum itu juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika dalam hubungan Indonesia dan Iran. Dalam pandangan GREAT Institute, relasi strategis dengan Iran dan Turki bisa menjadi bagian dari upaya membangun poros kerja sama baru di dunia Islam.
Ketahanan Nasional Jadi Sorotan
Selain membahas diplomasi, forum menyoroti pelajaran dari ketahanan Iran yang selama puluhan tahun menghadapi embargo internasional. Kondisi itu dinilai menunjukkan bahwa daya tahan negara sangat ditentukan oleh kemandirian ekonomi, energi, teknologi, industri pertahanan, dan kohesi sosial.
Dari pembahasan tersebut, GREAT Institute mendorong pemerintah memperkuat ketahanan nasional di sektor pertahanan, energi, pangan, fiskal, informasi, maritim, dan penguasaan teknologi strategis. Penguatan itu dianggap penting agar politik luar negeri bebas aktif dapat dijalankan dengan lebih berwibawa.
Diplomasi Tidak Lagi Sekadar Soal Militer
Forum juga menilai persaingan global kini bergerak di banyak medan sekaligus. Selain konflik militer, perang informasi, siber, ekonomi, teknologi, dan diplomasi turut menentukan arah kekuatan antarnegara.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu memiliki strategi nasional yang lebih matang agar tidak sekadar mengikuti arus krisis internasional. Tanpa kejelasan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia disebut berisiko menjadi reaktif, bukan menentukan arah.
Sejumlah narasumber hadir dalam FGD tersebut, antara lain Nasir Tamara, Dian Wirengjurit, Teguh Santosa, Anton Permana, Dina Sulaeman, Bursah Zarnubi, Fitra Faisal, Rizal Darma Putra, Zaman Syah, dan Abdullah Rasyid.
