Keterbatasan akses terhadap chip paling mutakhir tidak menghentikan ambisi China di bidang kecerdasan buatan. Negara itu justru memiliki modal besar berupa pasokan listrik murah dan melimpah untuk menopang pusat data AI berskala besar.
Kebutuhan energi kini menjadi salah satu faktor penentu dalam persaingan komputasi global. Pusat data yang menjalankan sistem AI modern memerlukan daya sangat besar, terutama untuk pelatihan dan pengoperasian model berkapasitas tinggi.
Badan Energi Internasional atau IEA mencatat konsumsi listrik pusat data dapat mencapai skala yang setara dengan kebutuhan kota besar. Fasilitas hyperscale generasi berikutnya bahkan diproyeksikan membutuhkan daya jauh lebih tinggi daripada pusat data biasa.
| Jenis Infrastruktur | Kebutuhan Listrik | Keterangan |
|---|---|---|
| Pusat data standar | Setara 100.000 rumah tangga | Menurut IEA |
| Pusat data hyperscale generasi berikutnya | Setara 2 juta rumah tangga | Menurut IEA |
China berada dalam posisi yang relatif kuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kapasitas produksi listriknya disebut telah lebih dari dua kali lipat dibandingkan Amerika Serikat, sementara investasi pada jaringan energi nasional terus berjalan.
Keunggulan energi ini menjadi penting ketika persaingan teknologi tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan membuat perangkat lunak. Ketersediaan listrik, pusat data, dan infrastruktur komputasi ikut menentukan seberapa cepat sebuah negara dapat mengembangkan AI China.
Di sisi lain, Beijing masih menghadapi hambatan dalam memperoleh semikonduktor canggih. Amerika Serikat dan Eropa menerapkan pembatasan terhadap teknologi asal China dengan alasan keamanan nasional, terutama pada sektor chip berteknologi tinggi.
Pada Mei, Departemen Perdagangan AS mempertegas aturan pengiriman semikonduktor kepada anak perusahaan China di luar negeri. Langkah itu diambil setelah Washington menilai terdapat potensi celah dalam aturan pengendalian ekspor yang telah berlaku.
Pedoman tersebut menyatakan persyaratan izin ekspor untuk chip AI canggih berlaku bagi perusahaan yang berkantor pusat atau memiliki perusahaan induk di China. Kebijakan itu membatasi akses China terhadap semikonduktor paling mutakhir yang dibutuhkan sistem AI modern.
Meski demikian, model AI buatan China mulai mengejar kemampuan teknologi serupa dari Amerika Serikat. CNN Indonesia melaporkan produk-produk tersebut juga menarik perhatian pengguna global karena tersedia dengan biaya yang lebih terjangkau.
Presiden China Xi Jinping menempatkan isu akses teknologi sebagai bagian dari ketimpangan yang lebih luas. Dalam pembukaan World Artificial Intelligence Conference atau WAIC 2026 di Shanghai pada Jumat, 17 Juli, ia menyerukan kerja sama internasional yang lebih terbuka.
Xi menegaskan pengembangan AI tidak seharusnya dikuasai oleh satu negara. Ia meminta negara-negara serta lembaga internasional memperluas kolaborasi agar negara berkembang mendapat kesempatan yang adil untuk membangun kapasitas teknologi.
“Pengembangan AI tidak boleh menjadi panggung solo bagi satu negara saja, melainkan sebuah simfoni dari kerja sama internasional,” kata Xi seperti dikutip Al Jazeera. Ia juga menyerukan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional secara berlebihan dalam bidang AI.
Pernyataan itu muncul ketika persaingan teknologi antara China, Amerika Serikat, dan Eropa semakin tajam. China sendiri menjadikan AI sebagai pilar strategis kebijakan industri, dari pengembangan chip domestik hingga pemakaian teknologi di tingkat konsumen.
Pejabat yang dikutip media pemerintah menyebut konsumsi harian token AI di China meningkat hingga seribu kali lipat dalam dua tahun terakhir. Token merupakan satuan yang digunakan industri untuk mengukur penggunaan sistem AI.
Kontrol Manusia dan Regulasi
Xi juga menekankan bahwa perkembangan AI harus tetap berpusat pada manusia. Ia meminta penerapan hukum, regulasi pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta mekanisme tanggap darurat.
Menurut Xi, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan AI tetap berada di bawah kendali manusia. Kekhawatiran yang muncul mencakup pemanfaatan teknologi ini dalam pertempuran militer serta potensi penyalahgunaan oleh peretas dan pelaku kriminal.
