Rancangan Clarity Act kini menjadi titik kumpul perlawanan bank-bank besar Amerika terhadap industri kripto. Mereka mendukung dorongan kepastian hukum, tetapi menolak bagian yang memberi ruang bagi perusahaan kripto untuk menawarkan imbalan lewat stablecoin karena dianggap terlalu mirip bunga tabungan tanpa perlindungan bank.
Penolakan itu membuat debat di Senayan Amerika meluas jauh dari soal aset digital semata. Yang diperebutkan juga adalah siapa yang paling berwenang mengawasi pasar ini, serta seberapa jauh aturan perbankan lama harus ikut menjerat perusahaan kripto.
Di pusat sorotan, Jamie Dimon tampil sebagai salah satu tokoh paling keras. Bos JPMorgan Chase itu menyerang Brian Armstrong dan Coinbase secara terbuka, sambil menolak gagasan bahwa perusahaan kripto bisa bertindak seperti bank tanpa memikul beban pengawasan yang sama.
Bagi bank-bank besar, logikanya sederhana. Jika sebuah perusahaan mengambil peran yang menyerupai bank, maka aturan bank juga seharusnya berlaku penuh.
Clarity Act sendiri dirancang untuk menempatkan Commodity Futures Trading Commission sebagai pengawas utama pasar kripto, bukan Securities and Exchange Commission. Bagi pendukung dari Partai Republik di Komite Perbankan Senat, rancangan itu dipandang sebagai paket regulasi yang komprehensif untuk aset digital.
Mereka menilai aturan itu dibutuhkan agar perusahaan kripto punya kepastian hukum untuk beroperasi di Amerika. Tanpa itu, pasar aset digital dianggap terus berada di wilayah abu-abu dan terpecah-pecah oleh pengawasan yang tidak seragam.
Keberatan bank besar pada stablecoin
Meski bank-bank besar dan American Banking Association secara umum mendukung Clarity Act, mereka menolak bagian yang membuka jalan bagi imbalan atas kepemilikan stablecoin. Trish Wexler, juru bicara JPMorgan Chase, mengatakan bank mendukung pengesahan RUU itu dengan sejumlah perbaikan.
Dua hal yang mereka dorong adalah larangan reward atas kepemilikan stablecoin dan penguatan pagar anti-pencucian uang. Dimon juga menilai ketentuan itu memungkinkan perusahaan seperti Coinbase secara efektif membayar bunga atas simpanan tanpa perlindungan yang semestinya.
Kekhawatiran bank tidak berhenti di situ. Mereka menilai skema reward bisa menarik nasabah dengan insentif besar, lalu manfaatnya dipangkas setelah dana terlanjur masuk.
Sorotan pada perlindungan konsumen
Bank juga menyorot soal keamanan dana pelanggan. Simpanan di crypto exchange tidak diasuransikan pemerintah federal seperti simpanan bank, sehingga risikonya dinilai mudah tidak disadari pengguna sampai terlambat.
Dimon turut menilai standar anti-pencucian uang dan know-your-customer dalam rancangan itu belum sekuat aturan yang selama ini dipakai bank. Dari sudut pandang industri perbankan, celah semacam itu membuat pengawasan kripto belum setara dengan beban yang dipikul lembaga keuangan tradisional.
Coinbase tidak tinggal diam menghadapi kritik tersebut. Faryar Shirzad, chief policy officer perusahaan itu, mengatakan produk keuangan yang berbeda memang diatur secara berbeda, seperti rekening pialang di Charles Schwab atau kartu Starbucks yang tidak diperlakukan seperti rekening bank.
Pertarungan politik makin panas
Di luar perdebatan teknis, konflik ini juga berubah menjadi adu pengaruh di ruang politik. Clarity Act sudah lolos di DPR dan diperkirakan akan dibawa ke pemungutan suara di lantai Senat dalam beberapa pekan ke depan.
Tekanan terhadap rancangan itu juga datang dari luar industri perbankan. Senator Elizabeth Warren menolak keras isi RUU tersebut dan menyebutnya membuka “musim bebas” bagi investor kripto karena menghapus perlindungan level negara bagian terhadap penipuan.
Kritik lain datang dari kalangan akademisi. Hilary Allen, profesor hukum di American University yang fokus pada perbankan dan kripto, menyebut rancangan itu bukan sekadar soal kripto, melainkan deregulasi besar atas pasar surat berharga yang bisa berdampak ke semua orang.
Allen juga memperingatkan bahwa bila krisis keuangan terjadi di ruang ini, tidak ada pihak yang benar-benar lolos tanpa dampak. Dalam situasi seperti itu, perdebatan soal Clarity Act tidak lagi hanya menyangkut perusahaan kripto, tetapi juga batas risiko yang siap ditanggung sistem keuangan Amerika.
Rivalitas pribadi antara Dimon dan Armstrong ikut membuat suasana semakin panas. Armstrong mengaku bingung dengan serangan Dimon, meski tetap mengatakan dirinya menghormati bos JPMorgan itu, dan ia juga menilai RUU tersebut pada akhirnya akan baik untuk bank.
