Kementerian pertahanan Taiwan memperingatkan bahwa paket belanja yang disetujui parlemen masih menyisakan celah kemampuan yang serius. Sejumlah pembelian penting justru tidak masuk dalam anggaran, sehingga efektivitas pertahanan pulau itu dinilai bisa terdampak.
Kekhawatiran itu muncul setelah parlemen Taiwan yang dikuasai oposisi memangkas usulan anggaran pertahanan tambahan dari Presiden Lai Ching-te. Dari proposal senilai $40 miliar untuk memperkuat daya tangkal terhadap Beijing, parlemen hanya menyetujui sekitar dua pertiganya.
Fokus belanja berubah, banyak proyek tertinggal
Dana yang lolos diarahkan sepenuhnya untuk senjata buatan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah proyek lain seperti drone dan rudal buatan dalam negeri tidak ikut dimasukkan ke paket tersebut.
Kementerian pertahanan Taiwan menilai keputusan itu berisiko menciptakan “capability gaps” atau celah kemampuan. Pihak kementerian juga mengatakan bahwa lingkungan ancaman yang dihadapi Taiwan semakin berat.
Salah satu program yang tidak masuk anggaran adalah Chiang Kung atau “Strong Bow”, yaitu rudal anti-balistik yang disiapkan sebagai tulang punggung sistem pertahanan udara baru “T-Dome”. Menurut kementerian, jika proyek itu tidak bisa diperoleh tepat waktu setelah dikeluarkan dari anggaran khusus, efektivitas tempur pertahanan udara akan terdampak berat.
Penolakan atas sistem drone juga dipandang membawa dampak yang tidak kecil. Kementerian menilai pembelian drone, termasuk drone serang laut, akan sangat menentukan percepatan kemampuan peperangan asimetris.
Washington melihat penundaan sebagai pesan politik
Di Washington, penundaan tambahan atas pendanaan kemampuan lain yang diusulkan tidak dipandang sekadar soal prosedur anggaran. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut langkah itu sebagai konsesi kepada Partai Komunis China.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung Taiwan untuk memperoleh kemampuan pertahanan penting yang sepadan dengan ancaman yang dihadapi. Dukungan itu, menurutnya, sejalan dengan komitmen berkelanjutan dari berbagai pemerintahan AS.
“Walau kami terdorong oleh disahkannya anggaran pertahanan khusus ini setelah penundaan yang tidak membantu, Amerika Serikat mencatat bahwa penundaan lebih lanjut dalam pendanaan kemampuan lain yang diusulkan adalah konsesi kepada Partai Komunis China,” kata juru bicara itu.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Washington tidak hanya memperhatikan besar kecilnya angka anggaran, tetapi juga komposisi belanja yang menentukan kesiapan tempur Taiwan. Di tengah tekanan militer China yang terus meningkat, setiap penundaan pada kemampuan utama dinilai membuka ruang lebih besar bagi Beijing untuk mempertahankan tekanannya.
Dampak ke industri dalam negeri ikut disorot
Di sisi lain, penundaan proyek-proyek tertentu juga disebut memengaruhi sektor industri pertahanan Taiwan. Kementerian pertahanan mengatakan tertundanya sistem drone akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dan peluang kerja bagi industri dalam negeri.
Taiwan memandang industri pertahanan lokal sebagai bagian dari pembangunan kemampuan jangka panjang. Karena itu, komposisi anggaran tidak hanya diperlakukan sebagai urusan pengadaan senjata, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertahanan nasional.
Presiden Lai menyambut dana yang sudah disetujui karena masih memungkinkan beberapa pembelian penting berjalan, termasuk HIMARS multiple-launch rocket system buatan Lockheed Martin. Ia menegaskan bahwa persetujuan itu baru langkah pertama.
“Any gap will affect the integrity of the overall defence system. Any delay will increase the shared security risks borne by the people of Taiwan,” tulis Lai di Facebook.
Amerika Serikat tetap menjadi pemasok senjata utama sekaligus pendukung internasional paling penting bagi Taiwan, meski kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Beijing sendiri berulang kali menuntut agar penjualan senjata ke pulau itu dihentikan, sementara Washington selama ini terus mendorong peningkatan belanja militer Taiwan.
