Banyak keluarga penerima manfaat kini menaruh perhatian pada status rekening mereka setelah pencairan PKH dan BPNT periode 2026 mulai bergerak di sejumlah wilayah. Di saat dana sudah terpantau mengalir, sebagian penerima justru masih berhadapan dengan notifikasi Gagal Cek Rekening yang membuat proses pencairan terasa tidak tenang.
Pergerakan dana tersebut mulai terlihat pada Jumat (15/5/2026) dan tidak hanya terjadi di satu daerah. Status Standing Instruction pada aplikasi SIKS-NG menunjukkan pemindahbukuan dari kas negara ke bank penyalur di Lampung, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Tengah.
Situasi itu menandai bahwa penyaluran tahap kedua tahun ini memang sudah memasuki fase aktif. Bagi keluarga penerima manfaat yang sudah lama menunggu, tanda tersebut memberi harapan bahwa bantuan segera masuk ke rekening masing-masing.
Namun, kelancaran itu belum dirasakan semua pihak. Sejumlah penerima masih menemukan kendala saat memeriksa bantuan mereka, dan notifikasi Gagal Cek Rekening sempat memunculkan kegelisahan di tengah proses yang sedang berjalan.
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial kemudian memberi penjelasan terkait persoalan teknis tersebut. Lembaga itu menyebut sebagian besar data telah diperbaiki bersama pihak bank dan segera diproses untuk penyaluran.
Di tengah kondisi itu, masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Pemantauan informasi melalui kanal komunikasi resmi pemerintah dinilai menjadi langkah yang paling aman agar penerima tidak terseret isu yang menyesatkan.
Bantuan yang ikut bergerak
Selain PKH dan BPNT, penyaluran dana Program Indonesia Pintar juga mulai berjalan untuk siswa kelas akhir jenjang SD hingga SMA. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan pada akhir tahun ajaran.
Pada saat yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan bantuan sosial kini lebih menitikberatkan pada jangkauan sasaran penerima manfaat. Ia juga menyebut bansos diposisikan sebagai bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi dan perlu diperluas penerimanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri Satgas Percepatan Program Pemerintah. Dalam forum itu, bansos juga ditegaskan memiliki peran menjaga stabilitas konsumsi masyarakat.
Siapa yang disasar dan berapa bantuannya
Bantuan difokuskan kepada kelompok rentan pada desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Besaran bantuan dibedakan sesuai kategori kesehatan dan pendidikan yang menjadi dasar pemberian.
Untuk PKH, korban pelanggaran HAM berat menerima Rp2.700.000. Ibu hamil atau nifas serta anak usia 0-6 tahun masing-masing mendapat Rp750.000.
Kategori lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat masing-masing memperoleh Rp600.000. Sementara itu, pelajar SMA sederajat mendapat Rp500.000, pelajar SMP sederajat Rp375.000, dan pelajar SD sederajat Rp225.000.
Masyarakat bisa mengecek status bantuan secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Bagi KPM yang saldonya sudah masuk ke rekening KKS, Kementerian Sosial mengingatkan agar dana segera dicairkan sebelum melewati batas waktu dan berisiko kembali ke kas negara.
Di banyak wilayah, perhatian penerima kini tertuju pada dua hal sekaligus, yaitu aliran dana yang sudah mulai bergerak dan pembaruan status rekening yang sebelumnya sempat bermasalah. Selama proses penyaluran terus berlangsung, akses ke informasi resmi menjadi pegangan penting agar bantuan tidak tertahan lebih lama.
