Dana pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini datang dari banyak jalur sekaligus. Di tengah kebutuhan warga yang masih mendesak, pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga mengalirkan anggaran ke sektor yang paling dekat dengan kehidupan harian masyarakat.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa percepatan ini tidak bertumpu pada satu sumber dana saja. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyebut pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan transfer keuangan daerah atau TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak.
Dana tersebut disebut sudah seluruhnya ditransfer dan kini berada di pemerintah daerah. Karena uang sudah ada di kabupaten, kota, dan provinsi, Tito menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan paling mendesak di lapangan.
Pengawasan jadi kunci agar dana tidak meleset sasaran
Fokus pemulihan saat ini bukan hanya soal menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan arah belanjanya tepat. Tito menilai perencanaan di daerah harus mengikuti prioritas warga terdampak, bukan sekadar mengejar cepatnya penyerapan dana.
Kebutuhan pascabencana juga tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Pemulihan harus menyentuh pangan, layanan sosial, hunian, pendidikan, dan pemulihan ekonomi dasar yang menopang kehidupan masyarakat.
Karena itu, kerja lintas instansi menjadi penting. Pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bergerak bersama agar pemulihan bisa berlangsung lebih cepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dukungan dari pertanian hingga perlindungan sosial
Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian telah menyalurkan lebih dari Rp877 miliar. Dana itu dipakai untuk optimalisasi lahan, rehabilitasi pertanian pascabencana, dan pembangunan irigasi di tiga provinsi terdampak.
Sektor sosial juga mendapat sokongan besar dari Kementerian Sosial. Bantuan yang tercatat mencapai Rp896,2 miliar dengan realisasi penyaluran 96,75 persen, mencakup isi hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi bagi para penyintas.
Sementara itu, BNPB menyalurkan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang dengan total Rp655,18 miliar. Dukungan ini membantu ribuan keluarga penyintas memulai kembali perbaikan tempat tinggal dan menata aktivitas harian mereka.
Pendidikan ikut masuk jalur percepatan
Pemulihan juga bergerak di bidang pendidikan melalui Kemendikdasmen. Kementerian itu telah menyalurkan bantuan revitalisasi pendidikan sebesar Rp2,94 triliun untuk 3.058 kegiatan revitalisasi sekolah di tiga provinsi terdampak.
Penyaluran tahap pertama disebut sudah mencapai lebih dari Rp1,96 triliun. Percepatan ini turut diperkuat lewat kerja sama dengan TNI AD untuk membantu pembangunan fasilitas pendidikan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana dipacu secara serentak di banyak lini. Layanan dasar di wilayah terdampak diupayakan kembali berfungsi tanpa harus menunggu satu sektor selesai lebih dulu.
Dengan TKD Rp10,6 triliun yang sudah berada di daerah dan dukungan program sektoral yang terus berjalan, perhatian berikutnya tertuju pada ketepatan perencanaan dan pelaksanaan. Pengawalan yang konsisten dibutuhkan agar setiap rupiah benar-benar mempercepat bangkitnya hunian, pertanian, layanan sosial, dan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Source: www.medcom.id
