Penyusutan porsi kelas menengah di suatu provinsi berkaitan dengan tambahan sekitar tiga aksi demonstrasi untuk setiap penurunan satu poin persentase. Temuan riset M. Chatib Basri, Maria Monica, dan Abror Tegar Pradana ini menempatkan keamanan ekonomi kelas menengah sebagai isu yang juga berhubungan dengan stabilitas sosial.
Hubungan tersebut terlihat dalam penelitian berbasis data provinsi sepanjang 2015-2024. Setelah sejumlah faktor daerah diperhitungkan, wilayah dengan kelas menengah yang menyusut mencatat sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibandingkan wilayah yang kondisinya relatif stabil.
Tekanan Ekonomi di Kelompok Terampil
Pelemahan kelas menengah terjadi ketika pekerja berpendidikan dan berketerampilan lebih tinggi menghadapi tekanan upah serta keterbatasan pekerjaan formal. Laporan Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 mencatat proporsi pekerja kelas menengah turun tajam dalam tujuh tahun.
| Indikator | Periode | Perubahan |
|---|---|---|
| Proporsi pekerja kelas menengah | 2018-2025 | 14,5% menjadi 7,1% |
| Upah riil pekerja berkeahlian tinggi | 2018-2025 | Turun rata-rata 2% per tahun |
| Upah riil pekerja berkeahlian menengah | 2018-2025 | Turun rata-rata 1% per tahun |
| Upah riil pekerja berkeahlian rendah | 2018-2025 | Naik rata-rata 1,7% per tahun |
Kategori kelas menengah dalam laporan itu mengacu pada rumah tangga dengan pengeluaran per kapita sebesar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional. Penurunan porsinya menunjukkan semakin banyak pekerja berada di luar kelompok yang selama ini dipandang memiliki penyangga ekonomi lebih kuat.
Tekanan paling besar dialami pekerja berkeahlian tinggi dengan penurunan upah riil rata-rata 2% per tahun pada 2018-2025. Pekerja berkeahlian menengah juga mengalami penurunan rata-rata 1% per tahun, ketika median upah riil secara keseluruhan menyusut sekitar 0,5% per tahun.
Demonstrasi Meningkat di Sejumlah Wilayah
Data Armed Conflict Location and Event Data Project atau ACLED menunjukkan jumlah demonstrasi di tingkat kabupaten dan kota mulai meningkat tajam sejak 2018. Lonjakan besar terjadi pada 2022 dan kembali terlihat pada 2024.
Enam provinsi dengan kenaikan demonstrasi tertinggi sepanjang 2015-2024 ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Rata-rata nasional mencapai 52 demonstrasi per provinsi per tahun, sedangkan DKI Jakarta mencatat 492 demonstrasi pada 2024.
Riset tersebut tidak menyatakan bahwa penyusutan kelas menengah menjadi satu-satunya penyebab aksi protes. Namun, hasil penghitungan tetap menunjukkan korelasi yang kuat setelah peneliti memperhitungkan pendidikan, urbanisasi, pendapatan, akses internet, dan karakteristik tiap daerah.
Keluhan yang Beralih ke Ruang Terbuka
Kelas menengah dinilai memiliki ketertarikan politik, partisipasi publik, dan harapan terhadap pemerintah yang lebih tinggi daripada kelompok pendapatan lain. Survei nasional yang digunakan para peneliti memperlihatkan kelompok ini juga lebih aktif menyampaikan aspirasi serta kritik.
Chatib Basri dan rekan peneliti menyebut kelas menengah kerap dipandang sebagai “pengeluh profesional”. Ketika kondisi ekonominya memburuk, ketidakpuasan kelompok tersebut berpotensi lebih mudah berubah menjadi tekanan sosial secara terbuka.
Akses internet yang lebih luas justru berkaitan dengan jumlah demonstrasi yang lebih rendah dalam temuan penelitian itu. Ruang digital dinilai dapat menampung keluhan, kritik, dan sindiran tanpa masyarakat harus selalu menyampaikannya melalui aksi di jalan.
Chatib juga menemukan pola serupa di 29 negara Asia, terutama ketika sensor ketat membatasi keluhan di internet. Dalam kondisi itu, penyusutan kelas menengah dapat mendorong ketidakpuasan berpindah ke ruang publik.
Tantangan kebijakan tidak hanya mendorong kelompok berpendapatan rendah masuk ke kelas menengah. Pemerintah juga perlu menjaga kelompok yang telah berada di dalamnya melalui pekerjaan berkualitas, layanan publik yang baik, dan kepercayaan terhadap institusi negara.
