DPR menegaskan pengawasan ketat atas langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang tengah mengevaluasi PT Pos Indonesia secara menyeluruh. Langkah itu mencuat setelah muncul dugaan persoalan tata kelola di internal perusahaan, termasuk indikasi rekayasa keuangan.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyambut baik tindakan tersebut karena dinilai perlu untuk memperkuat tata kelola BUMN. Menurut dia, pengawasan yang tegas dapat membantu mengidentifikasi persoalan di tubuh perusahaan negara lebih cepat dan menyelesaikannya lewat mekanisme yang tepat.
Temuan evaluasi tidak boleh berhenti di internal
Firnando menilai hasil due diligence maupun evaluasi tidak seharusnya berhenti sebagai catatan internal. Ia menegaskan bahwa setiap temuan wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan proses audit yang berlaku.
Ia juga mendorong agar pendekatan serupa diterapkan lebih luas, tidak hanya pada PT Pos Indonesia. Pengawasan yang kuat, menurutnya, perlu berjalan merata di seluruh BUMN agar persoalan serupa tidak kembali muncul.
Transformasi BUMN perlu ditopang pengawasan
Dalam keterangan tertulis, Firnando menyebut DPR akan terus memantau kinerja Danantara dan seluruh BUMN. Ia menekankan bahwa perusahaan negara mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaan harus transparan, profesional, dan akuntabel.
Di tengah agenda pemerintah melakukan transformasi dan penataan atau streamlining BUMN, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi aspek yang sangat vital. Tujuannya agar perusahaan negara bisa tumbuh lebih sehat, efisien, berintegritas, dan tetap memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sinergi dengan aparat hukum dianggap penting
Firnando juga menilai sinergi Danantara dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai langkah positif untuk pencegahan korupsi. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, tiap institusi dinilai bisa menjalankan fungsi masing-masing secara optimal sesuai koridor perundang-undangan.
Evaluasi terhadap PT Pos Indonesia disebut dapat menjadi titik awal perbaikan sistemik yang lebih luas di lingkungan BUMN. Firnando menegaskan transformasi tidak boleh hanya mengejar peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga harus bertumpu pada tata kelola bersih dan budaya integritas.
Komisi VI akan terus mengawal proses lanjutan
Sebagai mitra kerja yang membidangi sektor BUMN, Komisi VI DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan. Komisi itu ingin memastikan proses transformasi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sikap DPR ini menegaskan bahwa evaluasi PT Pos Indonesia tidak dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri. Pengawasan ketat terhadap Danantara dan BUMN lain dinilai perlu agar kepercayaan publik tetap terjaga dan persoalan tata kelola tidak kembali muncul di kemudian hari.