Pemerintah mulai menata ulang pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlaku hingga 2028. Dokumen ini disiapkan agar proses pemulihan tidak lagi berjalan sebagai respons darurat semata, melainkan bergerak lebih terarah, bertahap, dan terukur.
Sektor yang masuk prioritas langsung mencakup infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, pertambakan, serta pembangunan hunian tetap atau huntap. Pemerintah menempatkan kebutuhan dasar warga dan pemulihan ekonomi daerah sebagai pusat perhatian dalam penyusunan arah kerja tersebut.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan tiga provinsi terdampak telah berada dalam fase transisi menuju pemulihan permanen. Untuk itu, pemerintah membagi pemulihan ke dalam kerangka waktu tiga tahun dengan tahapan per tahun agar pelaksanaannya lebih jelas.
Rencana induk itu juga disusun Bappenas, lalu ditinjau pemerintah sebelum diproses menuju Peraturan Presiden. Dengan payung kebijakan yang sama, dokumen ini diharapkan menjadi acuan lintas kementerian dan lembaga supaya kerja di lapangan tidak saling tumpang tindih.
Fokus awal ada pada kebutuhan paling dekat dengan warga
Di antara sektor yang disorot, huntap menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan kepastian tempat tinggal warga. Tito menegaskan bahwa pembangunan huntap dibutuhkan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
Pemerintah juga memberi perhatian besar pada sungai, jalan, dan jembatan karena tiga sektor itu memengaruhi akses harian masyarakat. Saat jalur konektivitas dan infrastruktur dasar pulih, aktivitas warga serta distribusi barang di daerah terdampak diharapkan ikut bergerak lagi.
Pemulihan tidak berhenti pada bangunan fisik
Arah kebijakan ini tidak hanya menyasar perbaikan fasilitas yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera. Pemerintah juga menempatkan perdagangan, pertanian, dan pertambakan sebagai bagian dari pemulihan karena sektor-sektor itu terkait langsung dengan kehidupan dan penghidupan warga.
Pendekatan tersebut dibuat agar pemulihan sosial dan ekonomi berjalan bersama dengan rekonstruksi fisik. Dengan begitu, pemulihan tidak berhenti pada pembangunan ulang, tetapi juga menyentuh aktivitas masyarakat yang harus kembali normal secara bertahap.
Payung hukum dan anggaran jadi penentu kecepatan
Pemerintah menilai laju pemulihan akan lebih cepat bila rencana induk itu segera mendapat persetujuan Presiden. Setelah itu, anggaran untuk kementerian dan lembaga terkait diharapkan bisa segera mengalir sehingga program di lapangan dapat bergerak lebih cepat.
Penguatan dasar kebijakan dinilai penting karena proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan kepastian pelaksanaan. Dengan arahan yang lebih kuat, setiap instansi diharapkan menjalankan tugasnya dengan lebih jelas dalam masa pemulihan yang sudah dibagi bertahap hingga 2028.
Source: www.medcom.id
