Kementerian Sosial menempatkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai titik awal agar bantuan sosial benar-benar jatuh ke warga yang berhak. Karena itu, Gus Ipul meminta pemerintah daerah di Lampung lebih jujur dan lebih cepat memperbarui data kemiskinan sesuai kondisi di lapangan.
Arahan itu ia sampaikan saat menerima audiensi Bupati Lampung Utara dan Bupati Lampung Barat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Gus Ipul menekankan bahwa data sosial tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi harus terus bergerak dari tingkat RT hingga bupati.
Menurut dia, pembaruan data harus mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak boleh lambat. Ia menilai pemerintah daerah justru paling memahami keadaan riil masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam membaca angka kemiskinan. Ia menilai lebih baik jumlah penduduk miskin tercatat lebih besar selama datanya benar daripada terlihat kecil tetapi tidak sesuai kenyataan.
Karena itu, ia meminta kepala daerah rutin melakukan verifikasi dan validasi data melalui Badan Pusat Statistik dengan koordinasi dinas sosial setempat. “Tugasnya Pak Bupati yang penting bawa data ke BPS secara rutin lewat Dinsos itu,” kata Gus Ipul.
Fokus pada pembaruan data itu juga berkaitan langsung dengan arah kebijakan Kementerian Sosial yang kini menargetkan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Selain itu, kementerian juga mendorong penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari layanan sosial yang lebih terarah.
Di Lampung, perhatian tersebut makin penting karena besarnya alokasi bantuan untuk dua kabupaten yang beraudiensi. Berdasarkan laporan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, bantuan sosial untuk Lampung Utara pada 2025 mencapai Rp374,75 miliar bagi 114.981 Keluarga Penerima Manfaat.
Lampung Barat juga menerima alokasi pada periode yang sama. Nilainya mencapai Rp134,39 miliar untuk 44.395 KPM.
Di luar soal ketepatan data, Gus Ipul juga meminta adanya dorongan graduasi bagi keluarga penerima manfaat yang didampingi Program Keluarga Harapan. Untuk Lampung Utara, targetnya 1.700 keluarga per tahun bisa naik kelas dan keluar dari ketergantungan bantuan.
Sementara itu, Lampung Barat dipatok target 600 keluarga graduasi setiap tahun. Gus Ipul mendorong kepala daerah ikut mengawal capaian itu agar bantuan sosial tidak hanya menjadi penopang kebutuhan, tetapi juga jalan menuju kemandirian ekonomi.
Ia menegaskan bahwa proses itu harus berjalan bertahap dan terukur. “Pokoknya Pak Bupati kita dorong. Berapa keluarga yang bisa kita buat mereka graduasi,” ujarnya.
Di saat yang sama, pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Utara dan Lampung Barat masih menghadapi kendala lahan. Kedua daerah itu masih menyelesaikan administrasi untuk mendukung program tersebut.
Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini diarahkan untuk membantu memutus rantai putus sekolah di daerah.
Gus Ipul menyebut percepatan tetap diperlukan karena anggaran sudah tersedia. “Memang tantangan kita di penyediaan lahan. Tapi saya ingin cepat-cepat ini, mumpung anggarannya ada,” ungkapnya.
Ia juga meminta seleksi peserta Sekolah Rakyat dilakukan secara objektif. Menurut dia, tidak boleh ada intervensi dari pihak luar dalam penentuan siswa yang berhak menerima program itu.
Bagi Gus Ipul, integritas menjadi kunci agar layanan sosial benar-benar sampai kepada keluarga miskin yang paling membutuhkan. Karena itu, pembaruan data, pendampingan keluarga, dan seleksi yang bersih diposisikan sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling menguatkan.
