Dedi Mulyadi menempatkan sekolah dan layanan kesehatan dasar sebagai dua kebutuhan paling mendesak dalam arah pembangunan Jawa Barat. Sikap itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrenbang RKPD Jawa Barat 2027 yang digelar di Bale Gede, Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung.
Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa rencana pembangunan tidak boleh jauh dari persoalan yang langsung dirasakan warga. Ia menyoroti masih adanya masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan, terutama dari keluarga kurang mampu.
Pendidikan jadi titik awal
Sorotan utama Dedi mengarah pada pendidikan. Ia meminta agar tidak ada lagi anak di Jawa Barat yang terhambat untuk bersekolah karena persoalan biaya atau keterbatasan fasilitas.
Untuk menjawab kebutuhan itu, pemerintah provinsi akan mendorong dua langkah sekaligus, yakni pembangunan ruang kelas baru dan pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan ke sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dipandang sebagai pintu masuk penting dalam penyusunan RKPD. Pemerintah provinsi ingin memperluas kesempatan belajar tanpa membedakan jalur sekolah, selama tujuannya meringankan beban keluarga yang masih terkendala biaya.
Layanan kesehatan dasar ikut masuk prioritas
Selain pendidikan, layanan kesehatan dasar juga mendapat perhatian besar dalam pembahasan Musrenbang RKPD Jawa Barat 2027. Dedi menyampaikan pentingnya pemerataan layanan bagi warga yang belum terlindungi BPJS, tetapi masuk kategori tidak mampu.
Menurut penjelasan yang disampaikan, kelompok ini tetap bisa mendapatkan perawatan di ruang kelas tiga rumah sakit yang ditunjuk. Skema pembiayaan layanan tersebut akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten atau kota.
Arah kebijakan ini memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur. Perlindungan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga juga ditempatkan sebagai bagian dari prioritas.
Industri tetap dibahas, tetapi harus seimbang
Di luar dua sektor utama itu, Musrenbang juga membahas penguatan industri sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemerintah provinsi memandang sektor industri tetap penting, namun pengembangannya harus berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan.
Konektivitas infrastruktur ikut menjadi perhatian karena industri dinilai tidak dapat tumbuh sendiri tanpa dukungan jaringan transportasi dan akses yang memadai. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan dan aspek ekologis.
Ruang penyelarasan lintas pihak
Musrenbang RKPD Jawa Barat 2027 tidak hanya menjadi forum internal pemerintah daerah. Agenda ini juga diikuti High Level Meeting yang membahas sejumlah arah strategis pembangunan bersama berbagai unsur.
Kehadiran peserta dalam forum itu cukup luas, mulai dari Pemerintah Pusat, Wakil Menteri Dalam Negeri, DPR RI, DPD RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Unsur lain yang hadir meliputi Forkopimda, instansi vertikal, BUMD/BUMN, mitra CSR, rektor perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta lima Keraton dan sesepuh.
Dari Kabupaten Subang, Bupati Reynaldy Putra Andita BR hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Kepala BP4D Subang, dan jajaran. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan RKPD bukan sekadar membahas daftar program, tetapi juga menyatukan kebutuhan layanan dasar, dorongan ekonomi, dan peran lintas lembaga dalam pembangunan daerah.
Source: subang.go.id
