Usulan tambahan anggaran Rp 984 triliun untuk kementerian dan lembaga pada Tahun Anggaran 2027 belum akan langsung disetujui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menempatkan batas defisit APBN terhadap PDB sebagai pagar utama dalam pembahasan belanja negara.
Purbaya menyebut evaluasi tetap diperlukan sebelum keputusan diambil. Kementerian Keuangan akan menelaah kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga terlebih dahulu, lalu menentukan mana yang paling prioritas untuk masuk ke alokasi akhir.
Batas defisit menjadi acuan utama
Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa ruang fiskal tidak bisa diabaikan saat membahas besaran belanja. Ia menyebut target defisit yang telah disepakati pemerintah dan DPR berada di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB.
“Kami lihat, enggak akan semuanya dipenuhi,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “Yang jelas, kita kan ada target defisitnya berapa. Selama defisit dipenuhi, ya sudah. Tapi, rasanya sih itu di atas defisit yang ada.”
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Batas defisit APBN terhadap PDB | 1,80-2,40 persen | Menjadi acuan dalam pembahasan anggaran |
| Tambahan usulan anggaran K/L | Rp 984 triliun | Untuk Tahun Anggaran 2027 |
| Pagu yang telah disusun | Rp 1.389,84 triliun | Hasil kompilasi usulan dari kementerian dan lembaga |
| Total belanja K/L jika usulan dipenuhi | Rp 2.373,94 triliun | Naik bila seluruh tambahan disetujui |
Pembahasan belum final
Sikap tersebut menunjukkan pemerintah belum menutup ruang pembahasan, tetapi juga belum memberi lampu hijau bagi seluruh usulan yang masuk. Kemenkeu diperkirakan akan memilah pos belanja yang paling mendesak agar postur APBN tetap terkendali.
Usulan tambahan pagu itu sebelumnya disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Ia menyebut kompilasi usulan dari kementerian dan lembaga telah dirampungkan berdasarkan hasil pembahasan dengan komisi-komisi mitra kerja.
Menurut Said, besarnya usulan membuat pembahasan anggaran menjadi sangat sensitif terhadap kemampuan fiskal negara. Karena itu, evaluasi dari Kementerian Keuangan akan menentukan seberapa jauh permintaan tambahan tersebut dapat masuk ke rancangan akhir anggaran.
Skala prioritas akan menentukan alokasi
Dengan kondisi tersebut, tidak semua permintaan kemungkinan akan diterima utuh. Pemerintah disebut akan memprioritaskan belanja yang dinilai paling mendesak, sementara kebutuhan lain akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
Pembahasan anggaran kini bergerak pada dua hal sekaligus, yakni pemenuhan kebutuhan kementerian dan lembaga serta disiplin terhadap target defisit. Di titik ini, keputusan akhir Kementerian Keuangan akan menjadi penentu utama arah postur belanja negara untuk tahun anggaran tersebut.