Defisit anggaran pada kuartal I-2026 melebar menjadi Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Posisi itu muncul di tengah belanja negara yang bergerak jauh lebih cepat daripada penerimaan pada awal tahun.
Di saat yang sama, realisasi belanja negara sudah mencapai Rp815 triliun hingga akhir Maret 2026. Angka itu naik 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp620,3 triliun.
Kenaikan terbesar datang dari belanja Pemerintah Pusat. Realisasinya menembus Rp610,3 triliun, jauh di atas Rp413,2 triliun pada kuartal I tahun sebelumnya.
Belanja pusat jadi penopang utama
Di dalam belanja Pemerintah Pusat, pos Kementerian dan Lembaga mencatat realisasi Rp281,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 43,4 persen secara tahunan dan menunjukkan penyerapan anggaran yang lebih tinggi di sejumlah pos.
Sementara itu, belanja non-Kementerian dan Lembaga ikut menguat lebih tinggi. Realisasinya mencapai Rp329,1 triliun atau naik 51,5 persen secara tahunan.
Pergerakan dua pos itu membuat belanja pusat menjadi motor utama kenaikan belanja negara pada awal 2026. Laju pengeluarannya terlihat lebih agresif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Transfer ke daerah justru sedikit melandai
Berbeda dengan belanja pusat, Transfer ke Daerah atau TKD tidak ikut naik. Hingga Maret 2026, realisasinya berada di Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target APBN.
Jumlah itu turun 1,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp207,1 triliun. Kondisi ini membuat kontribusi belanja daerah belum ikut mendorong akselerasi belanja negara secara keseluruhan.
Dengan demikian, awal tahun anggaran masih didominasi oleh belanja pemerintah pusat. Penyaluran ke daerah terlihat lebih tertahan dibandingkan laju pengeluaran di level pusat.
Pendapatan naik, tetapi belum menyamai laju belanja
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 tercatat Rp574,9 triliun. Realisasi itu setara 18,2 persen dari target tahunan Rp3.153 triliun.
Pendapatan negara juga tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski begitu, pertumbuhannya belum mampu mengejar kenaikan belanja yang jauh lebih cepat.
Selisih antara pendapatan Rp574,9 triliun dan belanja Rp815 triliun menjadi faktor utama yang memperlebar defisit. Pola ini menunjukkan tekanan pengeluaran sudah terasa sejak awal tahun anggaran.
Defisit masih di bawah batas APBN
Meski membesar, defisit Rp240,1 triliun masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam APBN. Dalam ukuran tahunan, batas itu berada pada 2,68 persen PDB.
Jika dibandingkan dengan kuartal I tahun lalu, defisit kali ini jauh lebih lebar. Pada periode yang sama sebelumnya, defisit masih berada di level Rp99,8 triliun.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fiskal awal 2026 dibuka dengan belanja yang lebih cepat daripada penerimaan. Namun, ruang fiskal masih relatif longgar karena defisit belum mendekati ambang yang diatur dalam APBN.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa aktivitas anggaran pada awal tahun berlangsung aktif, terutama di level pemerintah pusat. Akselerasi belanja yang lebih tinggi dari pendapatan menjadi ciri utama APBN kuartal I-2026, sementara TKD dan penerimaan masih bergerak lebih pelan.
