Dewan Energi Nasional sedang menyiapkan skema pembatasan BBM subsidi yang akan melihat kapasitas mesin atau CC serta jenis kendaraan. Opsi ini diarahkan untuk membuat Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran, sekaligus menekan volume bahan bakar bersubsidi yang selama ini membebani anggaran energi.
Anggota DEN Satya Widya Yudha menyebut pembatasan itu berpotensi menghemat sekitar 10 hingga 15 persen dari total volume bahan bakar. Hitungan tersebut muncul dari penerapan aturan yang membedakan kendaraan berdasarkan CC dan kategori kendaraan penerima subsidi.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih luas. Pemerintah ingin mengurangi konsumsi berlebihan pada kendaraan yang tidak semestinya menikmati harga BBM dari negara.
Dorongan untuk menata ulang subsidi menguat di tengah harga minyak yang terus naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah menempatkan pengendalian BBM subsidi sebagai salah satu cara untuk menahan beban fiskal agar bantuan negara tetap fokus pada kelompok yang berhak.
Penataan subsidi tidak hanya menyasar BBM
Selain BBM subsidi, pemerintah juga menyiapkan penguatan penyaluran LPG 3 kg. Satya menjelaskan bahwa transformasi subsidi LPG 3 kg akan berbasis data P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Dengan basis data tersebut, pemerintah ingin memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat. DEN menilai pendekatan ini dapat memperbaiki ketepatan sasaran sekaligus menekan kebocoran distribusi energi bersubsidi.
Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa penataan subsidi tidak berjalan sendiri-sendiri. BBM dan LPG sama-sama masuk dalam agenda yang lebih selektif agar dukungan harga tidak bocor ke kelompok yang tidak berhak.
Elektrifikasi dan pasokan energi ikut diperkuat
Di luar pengendalian subsidi, DEN juga mendorong percepatan elektrifikasi transportasi. Jika penggunaan kendaraan listrik meningkat, konsumsi BBM diperkirakan turun bertahap.
Pada sisi pasokan, pemerintah menyiapkan strategi optimalisasi energi domestik. Langkah itu mencakup pemaksimalan pemanfaatan DMO batu bara dan gas, serta penggunaan minyak kelapa sawit untuk program biodiesel B50.
Pemerintah berencana memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Satya menyebut kebijakan itu diharapkan dapat menekan impor solar secara signifikan, dengan target pemerintah menekan impor solar hingga nol.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan energi yang ingin lebih mandiri dan lebih hemat. Di tengah tekanan harga minyak, pembatasan BBM subsidi berdasarkan CC kendaraan menjadi salah satu opsi yang paling disorot karena dinilai bisa menjaga subsidi tetap terkendali dan lebih tepat sasaran.