Padamnya listrik di Sumatra beberapa waktu lalu dinilai bukan sekadar gangguan pasokan, melainkan juga sinyal lemahnya ketahanan energi nasional. Dampaknya disebut menjangkau 10 provinsi dengan lebih dari 3 juta jiwa penduduk, sehingga peristiwa itu menjadi perhatian serius bagi sektor kelistrikan dan daya saing negara.
Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics Eko Sulistyo menegaskan bahwa ketahanan listrik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan energi, tetapi juga kesehatan ekonomi dan politik suatu negara. Dalam pandangannya, gangguan kelistrikan dalam skala besar perlu dimitigasi dengan langkah yang tepat agar tidak berulang.
Reliability dan efektivitas jadi tuntutan utama
Engagement Lead Low Carbon Development Initiative Verena Puspawardani menilai sistem ketenagalistrikan harus memenuhi unsur reliability dan efektivitas. Ia menekankan perlunya standar operasional minimum yang mampu mengantisipasi gangguan dengan lebih baik.
Verena juga mengingatkan bahwa keandalan transmisi tidak boleh diabaikan. Menurut dia, bila kabel terganggu atau putus, listrik tidak akan sampai kepada masyarakat, sehingga masalah pada jaringan harus dipandang sebagai persoalan yang sangat penting.
Ia menambahkan, pengembangan pembangkit yang lebih hijau tetap membutuhkan dukungan banyak pihak agar kebutuhan energi masa depan bisa dijaga secara lebih tangguh dan berkelanjutan.
Peta kebutuhan energi berubah cepat
Executive Vice President Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN Jarot Setyawan menjelaskan bahwa konflik global ikut memengaruhi operasional PLN karena sejumlah pembangkit di beberapa wilayah masih menggunakan energi primer. Ia menilai penggunaan energi fosil perlu dikaji lebih dalam agar dampak gejolak global dapat ditekan.
Jarot juga menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 disusun lebih rinci dengan mempertimbangkan kondisi geospasial dan perbedaan kebutuhan listrik antardaerah. Arah pengembangan pembangkit didorong ke energi terbarukan dan disesuaikan dengan karakter wilayah tempat pembangkit dibangun.
Ia menegaskan bahwa pola konsumsi listrik masyarakat kini makin beragam. Kehadiran kendaraan listrik, pola hidup digital, dan mobilitas tinggi membuat kebutuhan sistem kelistrikan menjadi semakin kompleks.
Infrastruktur masih dikejar
Dari sisi teknis, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Yunan Nasikhin menjelaskan bahwa tata kelola listrik dari pembangkit hingga konsumen sudah diatur dalam berbagai regulasi. Namun, pemerintah masih terus mengejar penambahan daya nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung di sejumlah wilayah.
Yunan menyebut di Sumatra sedang berlangsung pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk menambah kapasitas pembangkit di wilayah tersebut. Ia menilai proyek itu sekaligus menunjukkan titik rawan dalam transmisi dan distribusi listrik ke konsumen, sehingga perlu perhatian lebih serius.
Ia menambahkan, cadangan operasional kelistrikan nasional saat ini masih terbatas. Padamnya listrik di Sumatra menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur agar sistem kelistrikan lebih andal.
Listrik stabil dinilai fondasi ekonomi
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai sistem ketenagalistrikan yang andal dan merata merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi sekaligus ketahanan nasional. Ia menegaskan bahwa pasokan listrik yang stabil tidak hanya dibutuhkan rumah tangga, tetapi juga menentukan daya gerak ekonomi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada listrik.
Lestari menyampaikan pandangan itu saat membuka diskusi daring bertema Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12. Ia menyoroti tantangan besar berupa ketidaksesuaian antara lokasi pusat beban dengan sebaran sumber energi terbarukan yang melimpah di berbagai wilayah.
Menurut Lestari, kebutuhan listrik kini telah meluas ke banyak sisi kehidupan. Selain menopang pertumbuhan ekonomi nasional, listrik juga menjadi penentu kelancaran pembelajaran jarak jauh, pola hidup mobile, dan berbagai sistem kerja yang berkembang setelah pandemi covid.
Karena itu, ia menilai transisi menuju ekosistem energi listrik modern pada 2045 tidak bisa dijalankan secara parsial. Kerja sama lintas pihak dibutuhkan agar sistem kelistrikan mampu menjawab kebutuhan masa depan secara lebih siap dan merata.
Lestari juga mendorong negara menjalankan kewajiban konstitusional dalam menyediakan akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Langkah itu, menurut dia, penting untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
Dalam diskusi itu, wartawan senior Saur Hutabarat menilai keandalan pasokan dan konsumsi listrik per kapita menjadi ukuran kemajuan sebuah bangsa. Ia menyebut negara yang masih mengalami hidup-mati listrik, apalagi blackout, belum bisa dianggap sebagai negara yang membanggakan.